Gubernur HD Akui Bansos Belum Merata Karena Kepala Daerah Meragukan Data
PALEMBANG | Populinews.com — Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengakui hingga saat ini, penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak covid-19, belum merata dilakukan. Masalah ini terjadi karena kepala daerah banyak yang masih ragu dengan validitas data warga yang berhak menerima, sesuai program bantuan yang digulirkan.
”Karena itu saya sudah meminta seluruh bupati dan walikota di Sumatera Selatan, melakukan refiewsing data secara akurat, agar tidak terjadi overlaving saat program Bansos dibagikan,” ujar HD, panggilan singkat Gubernur Sumsel selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, menjawab wartawan, Rabu (13/05/2020), dalam press konfrence persiapan pelaksanaan PSBB di Palembang dan Prabumulih di Auditorium Pemda Sumsel.
Tampak hadir Kapolda Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, Ketua DPRD Sumsel, Walikota Palembang H. Harnojoyo, Walikota Prabumulih Ridho Yahya, Sekdaprov Sumsel, serta sejumlah pejabat OPD lainnya.
Gubernur tak membantah, masih banyak masyarakat miskin terdapak Covid-19 yang belum tersentuh bantuan. Bahkan warga tersebut tinggal di dalam kota Palembang. Karena itu dia menyarankan pemutahiran data penerima Bansos yang pernah ada, penting dilakukan
Jika akurasi data benar-benar baik. Bansos yang disalurkan pun akan tepat sasaran serta tidak menimbulkan kekisruhan di masyarakat yang terdampak covid-19.
Sebagaimana diketahui, selama ini sudah beberapa jenis Bansos yang telah dinikmati masyarakat miskin. Seperti Program PKH, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dana desa. Kemdian setelah pandemi covid-19 terus meluas, pemerintah menggelontorkan dana bantuan tunai sebesar Rp 600 ribu. Ada lagi bantuan Sembako yang merupakan kebijakan daerah. Masing-masing bantuan ini, berbeda data penerimanya.
Soal berapa kebutuhan yang diperlukan masing-masing daerah, itu bisa dikoordinasikan. Jika ada daerah yang kekurangan, pemerintah provinsi akan membantu. ”Bansos ini tak lain dalam rangka ketahanan pangan masyarakat di tengah pandemi. Jangan sampai terjadi penumpukan penerima,” ujar gubernur.
Menjawab pertanyaan soal dampak PSBB terhadap kelangsungan dunia usaha seperti pasar tradisionnal, gubernur menyarankan agar kepala daerah masing-masing, melakukan koordinasi dengan pengurus atau organisasi yang bertanggungjawab terhadap pasar tersebut.
”Danpak PSBB terhadap dunia usaha seperti pasar pasti ada. Karena itu perlu duduk bersama sehingga didapat solusi terbaik. Artinya, begaiamana mengupayakan kegiatan usaha tetap berjalan, sementara penyebaran Covid-19 juga dapat ditekan hingga melandai,” ujar HD.
Belum meratanya bantuan untuk masyarakat terdampak covid-19 ini, juga diakui Walikota Palembang Harnojoyo. Menurutnya jumlah warga Palembang yang terdampak tercatat sekitar 115.000 jiwa, Dari jumlah itu hanya ada 33 jiwa yang berhak menerima bantuan dari jaring pengaman sosial. Namun baru sebagian yang sudah disalurkan. Sisanya sekitar 90 ribu jiwa sudah tercatat sebagai penerima PKH. (dam)
Editor: Dahri Maulana
