JAKARTA | Populinews.com — Selain harus menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai terdakwa kasus penggelapan (372 KUHP), H. Abdul Rohim juga terancam kehilangan dua rumah yang sekarang ia tempati bersama istri dan anak cucunya. Jika tidak ada upaya hukum, maka kedua aset yang nilainya lebih dari Rp 20 Miliar itu, bakal berpindah tangan ke orang lain.

Ketua pengadilan Jakarta Selatan rupanya telah mengeluarkan Surat Penetapan eksekusi lelang terhadap aset milik H. Abdul Rohim berupa rumah dan tanah itu, karena ia tidak bersedia mengembalikan uang titipan yang digugat perdata oleh DR. Syaiful Amir, SE Akt, meski kasusnya sudah diputus pengadilan perdata sejak 2016 silam.

Surat Pemberitahuan Lelang dari PN Jaksel atas Aset milik H. Abdul Rohim

Penetapan lelang eksekusi itu diterbitkan setelah 7 tahun H. Abdul Rohim tidak memenuhi kewajibannya, karena dirinya hingga saat ini, memang merasa tidak pernah menerima uang titipan dimaksud. Penetapan lelang eksekusi ini tertuang dalam surat penetapan Ketua PN Jakarta Selatan No. 98/Eks.Pdt/2017 Jo No. 839/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tetanggal 9 Oktober 2020 lalu.

Prihal lelang eksesukis ini, pihak keluarga H Abdul Rohim pun sudah diberitahukan melalui surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10.U3/517/HK.02/02/2021, tertanggal 24 Februari 2021 lalu.

Surat tersebut menjelaskan lelang eksekusi akan dilakukan melalui perantara Kantor Lelang Negara Jakarta pada tanggal 19 Maret 2021 mendatang. Menariknya, lelang akan dilakukan melalui server aplikasi internet.

Adapun aset yang bakal dilelang itu adalan tanah dan bangunan atas nama H. Abdul Rohim, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3370 Surat Ukur No. SU.3565/Tahun 1996 seluas 353 m2. Kemudian tanah berikut bangunan dengan SHM No. 4563: Surat Ukur No. SU.01953/Tahun 1999 seluas 86 m2.

Kedua aset tanah dan bangunan ini berada di Jalan Kemang Timur 14, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Pramatan, Rt.02/RW.03 Jakarta Selatan. Sejauh ini, populinews.com belum dapat mengkonfirmasi pihak keluarga, untuk mencari tahu upaya hukum apa yang dilakukan untuk menyelamatkan aset tersebut agar tak berpindah tangan kepemilikan.

Rumah yang dihuni Istri dan anak cucu Abdul Rohim di Kemang Timur, juga bakal dilelang (f/ist)

Upaya Perlawanan (Verzet & Derden Verzet)

Terkait terbitnya putusan lelang terbuka ini, seorang Profesor ahli hukum perdata yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Jakarta, mengatakan masih ada kesempatan bagi pemilik aset (H. Abdul Rohim-red) untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan atau penetapan lelang tersebut, sepanjang belum dilaksanakan. Dalam ilmu hukum perdata disebut Verzet. Tapi kalau sudah dilaksanakan sudha tidak bisa lagi atau selesai.

Dikatakan Verzet tergolong upaya hukum biasa yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan hukum untuk sementara, karena ada pihak lain yang dirugikan, jika putusan atau penetapan itu dilaksanakan (diekseskusi).

”Jadi istilah verzet itu dalam Hukum Acara Perdata, merupakan suatu upaya hukum terhadap putusan verstek (putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, misalnya penetapan eksekusi lelang). Untuk menjatuhkan putusan verstek, hakim harus memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR terlebih dahulu,” ujar sang profesor yang namanya minta tak disebut untuk menghindari keberpihakan dalam kasus ini.

Ada juga upaya Derden Verzet. Maksudnya adalah perlawanan (dari) pihak ketiga. Memang pada azasnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun tidak tertutup kemungkinan ada pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Terhadap putusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan (derden verzet) ke Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut.

”Nah saya melihat dalam kasus ini, ada pihak ketiga yang dirugikan, yaitu istri dari Abdul Rohim. Sebab, aset rumah dan bangunan yang akan disitu itu adalah harta gono-gini. Atau harta yang diperoleh bersama sejak perkawainan terjadi. Artinya, kalau pun aset itu akan disita, hak istri atas harta tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu, dan itu akan dihitung oleh kurator,” ujarnya sang profesor.

Terhadap kasus pidananya, pelaksanaan sidang terdakwa H. Abdul Rohim, yang dijadwalkan Senin 8 Meret 2021, tidak terlaksana, karena kedua pihak Yakni JPU Ester SH dan Kuasa Hukum terdakwa tidak tampak hadir, baik langsung maupun virtual. Perkara dengan no. 183.PID.B.2021 ini, akhirnya dijadwalkan kembali digelar Senin pekan depan (15/3/2021).

Adapun hakim yang menyidangkan perkara ini adalah : Sujarwoto SH, MH (Ketua Majelis), Hapsoro SH MH dan Agus Widodo, SH MH masing-masing hakim anggota. Sementara terdakwa Abdul Rohim hingga kini masih dititipkan di sel tahanan Polda Metrojaya. (dm)