JAKARTA | Populinews.com — Seperti dikisahkan pada edisi sebelumnya, mengapa DR. Syaiful Amir, SE Akt, mantan Direktur Keuangan PT Pusri dan Dirut Pupuk Kaltim, marah besar lalu tega menjebloskan sahabat karibnya H. Abdul Rohim ke penjara, padahal keduanya sudah berteman dan bahkan hidup bertetangga hampir 35 tahun? Banyak yang menduga Syaiful Amir Gerah dan malu, karena ia dilaporkan ke OJK dan dibuka aibnya di Pengadilan.

Informasi yang diperoleh dari beberapa teman dekat dari kedua pihak, menyebutkan bahwa kemarahan itu, kemungkinan besar berawal dari ihkwal pembelian saham mayoritas Bank Mu’amalat oleh Syaiful Amir pada tahun 1995. Saham tersebut dibeli meminjam nama H. Abdul Rohim. Sebab Syaiful Amir ingin bisnisnya ini tidak diketahui publik apalagi media massa dan LSM, lantaran ia adalah pejabat BUMN.

Namun, selama operasional Bank Mu’amalat berjalan, H Abdul Rohim maupun keluarganya tidak pernah diberitahu soal hasil audit internal, apakah bank ini untung atau rugi setiap tahunnya. Sebab, Abdul Rohim, memang dipajang sebagai ‘tameng’ dan tak perlu menggelontorkan uang pribadinya untuk saham di bank ini.

Secara hukum, sebenarnya Abdul Rohim memang punya hak untuk mengetahui, bahkan mendapatkan bagiannya sesuai persetase saham, jika bank Mu’amalat tersebut memperoleh keuntungan. Tapi itu tidak pernah terjadi, dan Abdul Rohim sendiri awalnya memang tidak pernah mempersoalkannya, karena ia sendiri memang tidak mengerti seluk beluk perbankan.

Belakangan, setelah Syaiful Amir Pensiun dari PT Pusri di tahun 2001, pihak keluarga Abdul Rohim mengetahui, ternyata saham H. Abdul Rohim, yang 31% di Bank Mu’amalat itu, sudah ‘dipreteli’ dan beralih kepemilikan atas nama istri dan anak kandung Syaiful Amir. Dan belakangan pada tahun 2003, Syaiful Amir resmi menjadi Komisaris Utama Bank Mu’amalat ini.

”Dari sini seteru berawal. Saat itu pihak keluarga Abdul Rohim berencana membawa masalah ini ke ranah hukum. Sebab, hal itu dianggap tidak sah, karena Abdul Rohim, tidak pernah memberikan persetujuan,” ujar teman dekat H. Abdul Rohim yang namanya tidak bersedia disebutkan.

Pertama, pihak keluarga Abdul Rohim membuat pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena perbuatan Syaiful Amir, diangggap bertentangan dengan ketentuan Undang-undang perseroan dan OJK. Sebab, pengalihan saham perbankan hanya bisa dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham. Sementara Abdul Rohim sebagai pemegang saham mayoritas, tidak pernah mengetahui kapan RUPS itu digelar.

Tapi bagaimana saham itu bisa beralih begitu saja, tanpa persetujuan pemiliknya? Hal inilah yang dipertanyakan oleh pihak keluarga Abdul Rohim, dan jawaban atas pertanyaan ini tentu hanya Syaiful Amir yang tahu. Populinews.com sendiri belum berhasil mengkonfirmasi, karena para pengurus bank Muamalat tersebut, saat ini sudah berubah total. Sementara salah satu keluarga Abdul Rohim, yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan whatsapp, juga enggan berbicara.

Diperoleh kabar, setelah saham Abdul Rohim diambil alih, Syaiful Amir menginvestasikan hasil dari saham bank Mu’amalat tersebut kepada bank lain, yang belakangan menjadi Bank Dinar. Ia pun menjadi Komisaris Utama di Bank Dinar ini sejak tahun 2012 – hingga sekarang. Sebaliknya Abdul Rohim pun ‘terdepak’ dan tak dipakai lagi namanya untuk urusan Bank Mu’amalat.

Setelah beberapa lama dari peristiwa ini, Syaiful Amir memperolah kabar pula bahwa salah satu aset tanahnya yang masih atas nama Abdul Rohim, ternyata sudah beralih atas nama orang lain. Entah ini merupakan tindakan balasan atas sikap Syaiful Amir yang mendepak Abdul Rohim dari Bank Mu’amalat tanpa konpensasi, atau bagiamana, sejauh ini belum diperoleh konfirmasi yang jelas.

Sejak dua kejadian ini, hubungan baik Syaiful Amir dengan Abdul Rohim mulai berbalik menjadi sudah tak nyaman lagi. Namun dibalik kemarahan itu, terbesit pula kabar, bahwa sebenarnya Syaiful Amir, melalui utusannya pernah membuka ruang mediasi bagi keluarga Abdul Rohim untuk meminta ma’af, khususnya soal tanah yang sudah terlanjur dijual, serta adanya laporan ke OJK.

Namun sayangnya hal itu tidak pernah terjadi, karena di saat upaya ‘damai’ itu terbuka, kemungkinan ada pihak keluarga yang masih berkeberatan. Akibatnya, Syaiful Amir pun mulai ketar-ketir dan khawatir lantaran masih banyak aset tanah lainnya yang ia beli mengatasnamakan Abdul Rohim, dan itu harus diamankan.

Karena khawatir aset-aset itu juga beralih kepemilikan ke pihak lain, Syaful Amir pun lantas mendesak Abdul Rohim segera mengurus Akte Jual Beli (AJB) yang masih atas namanya, menjadi akte baru atas nama Syaiful Amir sendiri, termasuk istri dan anak-anaknya.

Merasa memang bukan haknya, Abdul Rohim pun melaksanakan perintah Syaiful Amir tersebut, tanpa ragu dan bahkan terkadang ia mengorbankan dana pribadinya untuk pengurusan pengalihan hak atas aset-aset tersebut. Al hasil, sejak awal tahun 2009 semua aset pun sudah dialih-namakan, tidak ada satu pun lagi aset yang dibeli dari uang Syaiful Amir atas nama Abdul Rohim.

Aset tanah milik DR. Syaiful Amir, di Jalan TB Simatupang – Jakarta Selatan, seluas kurang lebih 3,7 ha, yang harganya saat ini di kisaran Rp 50 juta per meter. (f/dok)

Sudah Berani Tampil

Sementara Syaiful Amir yang mantan Direktur Keuangan PT Pusri, Mantan Dirkeu dan Komersial Pupuk Kujang dan terkahir Dirut Pupuk Kaltim, pun sudah mulai berani memajang plang namanya sendiri pada setiap lokasi aset tanah yang dia miliki. Ia berani tampil terbuka sebagai investor properti, karena memang sudah pensiun dari dua BMUN Pupuk tersebut.

Lihat saja tanah di kawasan TB Simatupang yang luasnya hampir 3.7 Hektar. Pertama kali dibeli melalui H. Abdul Rohim, tahun 1976 harga tanah di kawasan ini sekitar Rp 250 – Rp 300 per meter2. Pertama kali hanya beberapa meter2 saja. Tapi lama-lama semakin banyak  karena pemilik tanah lain disekitarnya ikutan menjual kepada H. Abdul Rohim.

Sekarang tanah di TB Simatupang ini sudah beralih hak atas nama DR. Syaiful Amir, sebagaimana tertara pada plang nama yang dipajang di bagian depan areal tanah tersebut yang menghadap ke pintu tol TB Simpatupang, Jakarta Selatan. Saat ini harga tanah tersebut sangat fantastis, yaitu di kisaran Rp 50 juta per meter persegi.

Apartemen EVENCIIO, di Margonda yang berdiri di atas tanah milik keluarga Syaiful Amir, yang dulu dibeli atas nama Abdul Rohim. (f/ist)

Beberapa aset tanah lainnya, juga telah diusahakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga. seperti tanah di Kawasan Margonda Raya, yang luasnya hampir 1 hektar. Tanah yang semula dibeli melalui dan atas nama Abdul Rohim ini, sekarang dikerjasamakan dengan PT. PP membangun apartemen 34 lantai. Sekarang nilai tanah tersebut dipatok Rp 24 juta per meter persegi.

Lantas mengapa pada tahun 2016, Syaiful Amir menggugat perdata Abdul Rohim? Ternyata masih ada uang titipan untuk membeli tanah, yang menurut Syaiful Amir, belum dikembalikan. Syaiful Amir punya kwintasi yang ada tanda tangan Abdul Rohim, sebagai bukti. Sementara Abdul Rohim, merasa tidak pernah menerima uang tersebut, kecuali memang pernah meneken kwitansi kosong sebanyak lima lembar dari Syaiful Amir pada kisaran tahun 2013 – 2014.

Di pengadilan perdata ini, Syaiful Amir malah ‘ditampar balik’ dengan diungkapnya sejumlah kasus yang membuatnya berurusan dengan hukum. Seperti pernah diperiksa Kejaksaan Agung sehubungan dengan adanya dugaan korupsi yang dilakukan Syaiful Amir, ketika menjabat Dirut Pupuk Kaltim. Kemudian, disebut juga pernah memalsukan tiga KTP dengan tahun yang berbeda, bahkan pernah dihukum 6 bulan penjara karena kasus penggelapan.

Semua fakta-fakta ini, dipaparkan Hendrik Tomasoa, selaku kuasa hukum Abdul Rohim, untuk meyakinkan hakim bahwa sosok Syaiful Amir, sebenarnya adalah orang memiliki sifat kurang baik. Termasuk soal pengakuannya pernah menitipkan uang Rp 10 Miliar kepada Abdul Rohim, yang dibuktikan dengan kwitansi. Padahal, Abdul Rohim tidak pernah menerima titipkan uang tersebut, dan tidak pernah terjadi. Yang ada hanyalah, Abdul Rohim menandatangani kwitansi kosong bermeterai pada tahun 2013.

Kwitansi itu disebut Syaiful Amir, sebagai tanda pelunasan transaksi jual beli rumah, yang akan dijadilan syarat untuk pembuatan Akte Jual Beli. Namun, rupanya kwitansi kosong itu — seperti dipaparkan kuasa hukum Hendrik Tomasoa di pengadilan — belakangan diduga dipalsukan, sehinga seolah-olah Abdul Rohim menerima titipan uang Rp 10 Miliar pada tanggal 27 Juni 2009.

Namun sayangnya, argumen kuasa hukum Abdul Rohim di pengadilan perdata ini dianggap lemah. Sebab, tidak ada saksi yang diajukan untuk mendukung argumen yang dipaparkan tersebut, termasuk saksi ahli. Kemudian mengenai prilaku Syaiful Amir yang terlibat sejumlah permasalahan hukum, seperti kasus bank Mu’amalat, Dugaan Korupsi di Pupuk Kaltim dan Dugaan Pemalsuan KTP, semuanya sama sekali dikesampingkan hakim, karena tidak ada kaitannya dengan pokok perkara. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim, sehingga diputuskan gugatan Syaiful Amir dikabulkan sebagian.

Sebagaimana diberitakan pada edisi sebelumnya, dalam risalah putudan PN Jaksel No. 839/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL Tanggal 8 Juni 2017, Majelis hakim memutuskan Abdul Rohim divonis harus mengembalikan uang sesuai yang tertera di kwitansi tersebut berikut bunganya selama 7 tahun, yang totalnya menjadi Rp 14,2 Miliar.

Abdul Rohim sempat menempuh langkah hukum berikutnya, banding ke pengadilan Tinggi DKI Jakarta.  Namun putusan PT DKI Jakarta justru menguatkan putusan hakim pengadilan perdata PN Jakarta Selatan. Sebatas ini tidak ada lagi upaya kasasi.

Atas putusan ini, Abdul Rohim, hingga penghujung tahun 2020 belum juga melaksanakannya. Sehingga Syaiful Amir, yang masih kecewa berat lantaran aibnya sempat dipaparkan di muka pengadilan, melaporkan kembali Abdul Rohim secara pidana di Polda Meterojaya sekitar tiga bulan lalu, dengan delik penggelapan (pasal 372 KUHP). Abdul Rohim pun ditahan, tapi setelah tiga hari penahanannya ditangguhkan atas permohonan keluarga.

Namun setelah hampir tiga bulan kemudian, kasus ini dinyatakan Polda Meterojaya P21, dan dilimpahkan ke Kekajsaan Negeri Jakarta Selatan. Karena itu Abdul Rohim kembali ditahan dan ia dititipkan ke tahanan Polda Meterojaya, dengan status tahanan Jaksa hingga sekarang.

Sebagaimana diketahui, terkait laporan pidana ini sejatinya terdakwa H. Abdul Rohim, sesuai jadwal disidangkan pada Senin 8 Meret 2021 lalu. Namun, tidak terlaksana, karena kedua pihak Yakni JPU Ester SH dan Kuasa Hukum terdakwa tidak tampak hadir, baik langsung maupun virtual. Perkara dengan no. 183.PID.B.2021 ini, akhirnya dijadwalkan kembali digelar Senin pekan depan (15/3/2021).

Adapun hakim yang menyidangkan perkara ini adalah : Sujarwoto SH, MH (Ketua Majelis), Hapsoro SH MH dan Agus Widodo, SH MH masing-masing hakim anggota.

Terlepas dari masalah hukum yang harus dilalui oleh Abdul Rohim dan Syaiful Amir, yang pasti sejumlah teman dekat kedua pihak tetap berharap, perseteruan ini segera diakhiri secara kekeluargaan. Apalagi kedua sahabat baik ini, sama-sama sudah berusia lanjut. (red)

 

*) Sebagian Kisah ini juga disarikan dari Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Nomor: 734/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 13 Februari 2018, yang dilansir website Mahkamah Agung RI.

================================