JAKARTA | Populines.com – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memberikan penyelesaian terbaik bagi warga Pulau Rempang yang bakal direlokasi, menyusul akan dijadikannya Pulau tersebut sebagai kawasan indutri, binsis dan pariwisata (Rempang Eko City).

Pernyataan itu disampaikan Muhammad Rudi, ketika menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu (13/9/2023), di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung.

Hadir dalam RDP ini Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; dan Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam. Sejumlah instansi mitra Komisi VI DPR RI juga turut hadir, antara lain Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Badan Standardisasi Negara (BSN), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

RDP dilaksanakan khusus untuk membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun Anggaran 2024 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan usulan tambahan anggaran untuk Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City yang dilaksanakan mulai tahun 2024.

Baca Juga : Konflik Lahan Rempang, Gubernur Imbau Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu Menyesatkan

Pada kesempatan tersebut, Muhammad Rudi menyampaikan target penerimaan TA. 2024 BP Batam ditetapkan sebesar Rp2,66 triliun atau lebih tinggi 24,10 persen dari target TA. 2023.

Usulan tambahan anggaran Rempang Eco-City tersebut akan dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, berupa akes menju tmepat relokasi, Instalasi Penyediaan Air Minum (IPA), jalan, dan kepelabuhanan.

Tidak hanya itu, penambahan anggaran tersebut juga akan mengakomodir pengembangan kawasan Rempang Eco-City sebagai upaya untuk mendukung terlaksananya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan investasi dan perekonomian di Indonesia, khususnya di Batam.

“Pengembangan ini akan kami laksanakan secara maksimal karena BP Batam yakin dampak ekonomi yang akan diperoleh nantinya sangat signifikan. Dengan total nilai investasi utama lebih dari Rp380 triliun, proyek ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang,” ujarnya optimis.

Dana Sewa Lahan

Mengenai penerimaan dari sewa lahan Rempang Eco-City, Muhammad Rudi mengatakan hal itu tidak peru dikhawatirkan. Secara gamblang ia menjelaskan, penerimaan BP Batam dari hasil sewa lahan oleh pengembang akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur di area relokasi.

“Dari perhitungan kami, dalam setahun, penerimaan sewa lahan dari investasi yang diterima sebesar Rp1,4 triliun. Kemudian biaya yang akan digunakan untuk pembangunan relokasi lebih kurang Rp1,6 triliun. Ini akan kami habiskan untuk membangun infrastruktur demi mendukung kegiatan masyarakat di sana,” ungkapnya.

Muhammad Rudi juga telah menyiapkan jadwal sosialisasi lanjutan bersama menteri terkait kepada warga Rempang. “Kami akan berusaha bagaimana investasi bisa masuk dan kebutuhan masyarakat Rempang dan Galang dapat diakomodir dengan baik,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui, proyek pengembangan Rempang Eco-City masuk dalam daftar Program Strategis Nasional tahun 2023. Hal tersebut telah tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Baca Juga : Skenario Relokasi Warga Rempang, Ditampung di Rusun Kemudian Dipindah ke Perumahan Baru Dapur-3 Sijantung

Pemerintah pusat melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) akan menghadirkan investor dengan jumlah investasi mencapai Rp 381 triliun hingga tahun 2080.

Komisi VI DPR RI menyatakan sepakat untuk menyetujui alokasi anggaran BP Batam TA. 2024 sebesar Rp2,66 triliun. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung, di akhir pertemuan.

Ia juga mengimbau BP Batam agar terus menjalin komunikasi kepada masyarakat terkait permasalahan di Pulau Rempang

Mewakili seluruh anggota Komisi VI DPR RI, Martin juga menyatakan dukungannya kepada BP Batam untuk menyelesaikan proses relokasi warga Pulau Rempang dengan baik.

“Kami tentu mendukung upaya BP Batam agar terus melanjutkan sosialisasi dan komunikasi dengan warga sehingga suasana di Batam menjadi lebih kondusif,” tutup Martin. (kur)

sumber: tv-parlemen

Dibaca 546
Bagikan :