JAKARTA | Populinews.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/4/2024). Musrenbangnas ini juga dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.

Disela Musrenbangnas 2024 itu, Fatoni menyampaikan tentang pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah. Sinkronisasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo itu menurut Fatoni bisa berasal dari pusat dan bisa juga berasal dari bawah (daerah).

“Dikedua arah inilah, kemudian di tengahnya kita melaksanakan musyawarah Jadi Musrenbang itu membahas perencanaan dari atas (pusat) dan perencanaan dari bawah (daerah). Perencanana dari bawah inilah yang harus kita sinkronkan dengan kebijakan dari atas,” jelasnya.

Khusus di Sumsel kata Fatoni, Pemprov sudah bersama-sama dengan Bupati dan Walikota se Sumsel sudah melakukan diskusi dan bersama-sama berkomitmen memperkuat sinkronisasi pusat dan daerah.

” Untuk Sumsel sudah sesuai dengan perencanaan yang ada di pusat sudah. Tinggal detailnya yang harus kita kawal dan pastikan,” jelas Fatoni.

Sementara itu dalam arahannya Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo mengatakan saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak mudah dan tntangan yang tidak gampang. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2% dampak runtutan dari covid juga masih terasa sampai sekarang. Bahkan beberapa negara telah masuk pada resesi, Jepang Inggris dan beberapa negara eropa berada pada posisi menuju resesi.

Oleh sebab itu Jokowi mengingatkan agar semua mengedepankan kehati-hatian dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran dan betul-betul harus prudent sehingga tidak ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah dibuat. Ia juga mengingatkan agar semua
memperhatikan skala prioritas.

Lebih jauh Jokowi mengatakan saat ini semua negara takut pada 3 hal yang pertama harga minyak dan bunga pinjaman karena begitu bunga pinjaman naik maka beban pada fiskal akan sangat besar. Oleh sebab itu semua pihak dihimbau untum hati-hati dalam mengelola anggaran yang ada.

” Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka menengah dan masuk ketahunan masing masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak, dengan rencana besar yang kita miliki. Hal ini yang belum, oleh sebab itu sinkronisasi menjadi kunci,” jelas Jokowi

Jokowi memberikan contoh, pemerintah pusat membangun bendungan, membangun lagi irigasi primernya, tapi irigrasi sekunder tersier sampai ke sawah tidak di kerjakan sehingga airnya tidak sampai ke sawah sawah ada.

Kemudian membangun pelabuhan pelabuhan oleh Kementrian Perhubungan, tetapi jalan yang semestinya dibangun pemerintah daerah jalan menuju ke pelabuhannya meskipun hanya pendek tidak dikerjakan sehingga menjadi tidak sinkron, tidak se irama.

” Semuanya harus sinkron dan inline. semuanya inline dari Kementerian sampai ke daerah itu harus segaris oleh sebab itu saya ingin mengingatkan kepada Kementrian kalau punya rencana itu disampaikan kedaerah yang ingin ditempatkan. Ketuk pintu, kulon nuwun, siap tidak kita bangun waduk tapi irigasi sekunder tersier nya daerah kalau tidak sanggup geser ke provinsi lain,” jelasnya.

Lebih jauh Jokowi juga mengatakan sinkronisasi penyusunan RKPD tahun 2025 harus berdasarkan prinsip. Pertama yakni harus in line harus se irama jangan sampai pusat ke kanan daerah ke kiri yang dapat mengakibatkan kehilangan semua rencana.

Menurutnya semua harus inline, harus se irama misalnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah konversi sawah untuk properti itu tidak sinkron namanya. Kemudian yang kedua program harus berorientasi hasil harus ada nilai ekonominya oleh sebab itu harus fokus.

” Jangan sampai bolak balik Saya sampaikan, yang namanya anggaran itu di ecer-ecer kepada dinas dinas semuanya tidak ada mana skala prioritasnya tidak jelas. Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Itu masa lalu masa depan jangan sampai terjadi lagi yang ketiga program harus tepat sasaran dan strategis artinya APBD, APBN betul- betul manfaatnya keliatan jangan sampai Saya lihat anggaran untuk stunting Puskesmas diberikan ke puskesmas jadinya pagar Puskesmas.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan dalam satu dekade terakhir ini Indonesia telah mencapai kemajuan yang siginifikan di berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global domestik akibat geo politik ekonomi dan covid 19.

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo dikatakannya pertumbuhan ekonomi stabil dan terjaga pada kisaran 5%, kemiskinan turun menjadi 1 digit (maret 2014) 11,25% menjadi 9,36% pada maret 2023. Penyediaan lapangan kerja juga meningkat pertahun hampir 3 kali lipat dari 1,87jt orang di tahun 2014 menjadi 4,55jt pada tahun 2023, pemerataan pembanguanan juga menunjukan trend yang positif dengan penurunan rasio gini 0,406 pada maret 2014 menjadi 0,388 pada maret 2023.

Selain itu nilai tukar petani meningkat dari 102 di tahun 2014 menjadi 112,46 pada tahun 2023. Demikian halnya kualitas sumberdaya manusia juga menunjukan kemajuan yang siginifikan indeks pembangunan manusia naik lebih dari 5 poin dari 68,9 pada tahun 2014 menjadi 74,9 pada tahun 2023.

” Kita patut berbangga bahwa Indonesia berhasil mencapai kategori upper middle income pada tahun 2019 sedikit turun kemudian pada tahun 2020 kita mencapai 4.095 USD kapita dan lebih lanjut pada selama 13 tahun terakhir ini PDB nominal Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dari 0,75 triliun USD menjadi 1,4 triliun USD pada tahun 2023.

Dalam kegiatan Musrenbangnas 2024 itu juga digelar pemberian penghargaan pada para Pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Penyerahan Piala PPD oleh Presiden RI, Kunjungan ke Expo Pembangunan Daerah oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian pada session II pengarahan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, pengarahan Menteri Keuangan, Pengarahan Mendagri dan Diskusi penyelarasan perencanaan pusat dan daerah dalam masa transisi.

Sementara itu Gubernur Sumsel Agus Fatoni tampak hadir didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Edward Chandra serta Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Regina. A. (hms)