PALEMBANG | Populinews.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Ir. S. A. Supriono menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur Sumsel terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Prov. Sumsel terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna LXXXIV (84) DPRD Prov. Sumsel dengan Agenda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumsel, Kamis, (6/6/2024).

Supriono mengapresiasi dan penghargaan atas harapan, himbauan, saran, kritik dan partisipasi yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD melalui jubirnya masing-masing. Fraksi-fraksi DPRD yaitu Golkar, PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, Hanura, Perindro, dan PPP.

“Terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan oleh semua fraksi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap kominfo. Opini WTP ini diraih ke sepuluh kalinya secara berturut-turut. Ini menjadi semangat untuk mempertahankan ini di tahun selanjutnya, “ujarnya

Dalam kesempatan itu, Supriono menyampaikan beberapa poin antara lain Pemprov Sumsel mendukung BUMN terkait usaha dalam peningkatan PAD. Serta mendukung pemerataan sarana prasarana pendidikan di Sumsel, dan mendukung BPJS Kesehatan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

“Pemprov Sumsel berkomitmen meningkatkan pelayanan sosial di panti sosial melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM, ” Sambungnya.

Selain itu, disampaikannya Pemprov Sumsel juga mendukung adanya dokumen kajian keberlanjutan lingkungan hidup agar tidak menyebabkan bencana alam di daerah. Bahkan Pemprov juga mendukung berbagai langkah strategis melalui kolaborasi dengan instansi terkait untuk menanggulangi bencana banjir yang terjadi di daerah.

“Upaya perbaikan infrastruktur jalan di daerah juga terus dilakukan. Selain itu dilakukan berbagai upaya optimalisasi Belanja anggaran daerah. Dan peningkatan nilai aset dan pelayanan kepada masyarakat,” Jelasnya.

Dalam rangka meningkatkan PAD Sumsel, Pemprov juga terus melakukan pembenahan melalui pelayanan pajak retribusi, meningkatkan inovasi dan kebijakan mendukung ekonomi lokal.

“Selain itu, Terdapat beberapa kebijakan-kebijakan sektor unggulan yang diintegrasikan untuk meningkatkan potensi ekonomi makro di Sumsel,” Katanya.

Supriono menyadari masih diperlukan informasi lanjutan dan detail terkait poin-poin yang sudah disampaikan sebelumnya. Maka dapat dilakukan koordinasi lanjutan dengan OPD sebagai mitra DPRD kemudian.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki ungkapkan pandangan umum yang telah disampaikan masing-masing fraksi pada 3 Juni lalu dilakukan dalam rangka menyelaraskan pandangan umum antara pendapat legislatif dan eksekutif terkait penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Pandangan umum sebelumnya telah disampaikan melalui juru bicara masing-masing fraksi DPRD Sumsel.(hms)