PALEMBANG | Populinews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dan Pemernitah Kota Palembang, Rabu (26/6/2024), menandatangani persetujuan bersama terkait Raperda pertanggung-jawabwan pelaksanaan anggaran tahun 2023 serta sejumlah Raperda lainnya, setelah melalui pembahaan baik di tingkat fraksi maupun Komisi-komisi.

Panandatanganan persetujuan bersama mengenai Raperda pertnggungjawaban anggaran pemerintah kota tahun 2023 tersebut, dikakukan di penghujung agenda rapat paripurna DPRD Palembang ke 10 Masa Persidangan (MP) II, di Gedung DPRD Palembang, Jl. Gubernur H. Bastari No. 2 Palembang, Sumatera Selatan

Dalam kaitan rapat paripurna ini, pimpinan dan anggota DPRD Kota Palembang, sebelumnya juga mendengarkan jawaban Walikota terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda dan tanggungjawab pelaksanaan anggaran tahun 2023, yang disampaikan langsung oleh oleh Pj. Walikota Palembang,Ucok Abdul Rauf Deminta.

Paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, H Sudirman, S.Sos, M.Si., yang juga didampingi unsur pimpinan dewan lainnya, antara lain Ketua DPRD Palembang, Zainal Abidin. Tampak hadir pula Sekda Kota Palembang Ratu Dewa, pejabat Forkopimda, para Kepala OPD, para Camat, Lurah dan perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) serta utusan dari berbagai tokoh masyarakat.

Setelah mendengarkan laporan dan pendapat Komisi – Komisi, terhahadap pendanganan umum fraksi terkait pertanggungjawaban anggaran tahun 2023, agenda paripurna berlanjut mendengarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) IV, V dan VI mengenai beberapa Raperda, yang antara lain :

  1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  2. Raperda tentang pengembangan kesatuan kebangsaan kota Palembang
  3. Raperda perusahaan perseroan daerah sarana pembangunan Palembang jaya
  4. Raperda Perda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan transportasi (SP2J).

Berdasarkan hasil pembahasan laporan komisi-komisi DPRD kota Palembang dan Panitia Sembilan DPRD kota Palembang bersama pemerintah kota Palembang, sampai pada kesimpulan menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.

Sementara peraturan daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang transportasi (SP2J),  belum disetujui, karena masih ada yang perlu diperbaiki untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah kota Palembang.

Meanggapi ditolaknya Reaperda tentang SP2J Dinas Perhubungan ini, Pj Walikota Palembang  Ucok Abdul Rauf Deminta mengatakan, sudah meminta waktu untuk melengkapinya.  ‘Raperda ini memang harus dikawal benar-benar karena menyangkut masyarakat. Terhadap yang masih ada kekurangan, segera akan kami lengkapi,” ujarnya.

Persetujuan bersama ini ditandai dengan penantanganan naskah berita aacara oleh Ketua DPRD Palembang, Zainal Abidin dan Pj Walikota Palembang, Ucok Abdulrauf, didampingi seretaris DPRD Palembang. (advertorial)