WONOSOBO | Populinews.com – Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Kick Off Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2026, sebagai awal dimulainya rangkaian perencanaan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada pendekatan partisipatif dari bawah (bottom-up) sekaligus sinkronisasi kebijakan dari atas (top-down).

Kick off dibuka Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, dan dihadiri jajaran DPRD Kabupaten Wonosobo, pimpinan perangkat daerah, para camat, pemerintah desa dan kelurahan, serta unsur masyarakat dilaksanakan di Pendopo Selatan, Senin (26/1/2026).

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan penggunaan berbagai pendekatan perencanaan secara terpadu.

“Perencanaan pembangunan daerah harus disusun melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta mekanisme top down dan bottom up. Seluruh pendekatan ini harus saling melengkapi agar perencanaan memiliki legitimasi, arah yang jelas, dan daya laksana yang kuat,”tegasnya.

Menurutnya, pendekatan politik menjadi penentu arah utama pembangunan daerah yang berpijak pada visi, misi, dan program Kepala Daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dengan mekanisme tersebut, seluruh proses Musrenbang, usulan kegiatan, hingga alokasi anggaran diharapkan tetap berada dalam satu koridor kebijakan pembangunan daerah.

Selain itu, tegas Afif, pembangunan daerah tidak dapat bermakna apabila hanya dirancang secara teknokratik dari balik meja perencanaan. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dan bottom-up menjadi elemen penting dalam Musrenbang.

“Melalui Musrenbang dari tingkat RW, desa dan kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, kita membuka ruang dialog agar aspirasi masyarakat dapat terhimpun secara terstruktur dan terarah,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan Musrenbang tidak diukur dari banyaknya usulan yang disampaikan, melainkan dari kualitas usulan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta memiliki peluang kuat untuk direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bupati menyinggung pengalaman Pemerintah Kabupaten Wonosobo saat menghadapi pandemi COVID-19 sebagai pembelajaran penting dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

“Kita pernah menghadapi badai COVID-19 dengan anggaran yang sangat terbatas, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Ini menjadi pembelajaran bahwa dengan keterbatasan anggaran, yang paling penting adalah menentukan prioritas,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sebagian besar anggaran pembangunan daerah masih bersumber dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus nyambung dan searah, mulai dari visi Presiden, visi Gubernur, hingga visi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Wonosobo yang dijabarkan dalam RKPD.

“Semua harus satu rel dan satu nafas, dan pintu perencanaannya melalui Musrenbang,” imbuhnya.

Bupati Afif juga menegaskan, penurunan angka kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan Kabupaten Wonosobo.

“Alhamdulillah, bersama DPRD dan seluruh perangkat daerah, kita berhasil menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 15 persen menjadi 12 persen. Ini perjuangan yang luar biasa, dan saya optimistis ke depan angka kemiskinan di Wonosobo dapat terus ditekan,” katanya.

Seluruh sektor pembangunan mulai dari infrastruktur, pariwisata, perekonomian, hingga ketenagakerjaan harus diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), termasuk melalui gerakan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai bagian dari upaya memperkuat program penanganan kemiskinan dan respon cepat terhadap kondisi darurat.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Wonosobo), Tono Prihantono, menjelaskan bahwa Kick Off Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk: Menyampaikan kegiatan prioritas kewilayahan berdasarkan hasil Musrenbang dan reses DPRD. Mengkonsolidasikan program dan kegiatan pembangunan daerah di tingkat kewilayahan. Menyamakan persepsi serta mendorong komitmen Kepala Perangkat Daerah dan Camat dalam mengawal pelaksanaan kegiatan.

Tema RKPD Kabupaten Wonosobo pada tahun kedua RPJMD adalah modernisasi sektor agrobisnis dan transformasi pariwisata, yang selaras dengan agenda pembangunan nasional, termasuk program hilirisasi.

“Modernisasi agrobisnis diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk melalui pengolahan hasil pertanian dan penguatan industri rumah tangga,” jelasnya.

Adapun tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 meliputi: Musrenbang Kelurahan/Desa: 9–25 Januari 2026. Forum Konsultasi Publik (FKP): 22 Januari 2026. Musrenbang Kecamatan: 10–12 Februari 2026. Forum Perangkat Daerah: 16–27 Februari 2026. Musrenbang RKPD Kabupaten: 12 Maret 2026.

Seluruh usulan Musrenbang diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan menjadi dasar legal penyusunan RKPD, yang selanjutnya menjadi acuan penganggaran dalam APBD Tahun 2027.

Melalui Kick Off Musrenbang Kecamatan ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berharap forum perencanaan melahirkan kesepahaman bersama, sehingga pembangunan daerah benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

(diskominfo/sya)

Dibaca 620
Bagikan :