K MAKI Minta Wacana BOT RS Siti Fatimah Jadi Topik Debat Kandidat Gubernur
PALEMBANG | Populinews.com – Wacana Kerjasama Operasi (KSO) dengan pola Built Operate and Transfer (BOT), terhadap Rumah Sakit Siti Fatimah, yang terletak di Jalan Kol H Burlian Km 5 Palembang, dinilai sebagai buah pemikiran yang sesat dan keliru.
Apalagi fasilitas kesehatan publik ini merupakan asset terakhir yang dimiliki Pemprov Sumsel, karena sebelumnya sudah banyak asset lahan dan bangunan yang diserahan pengelolaannya kepada swasta, tapi tidak memberikan manfaat bagi peningkatan penerimaan daerah.
”Karena sebentar lagi akan ada pergantian Gubernur, maka masalah ini sangat penting untuk dibahas di arena Debat Kandidat Calon Gubernur Sumsel. Karena wacana BOT RS Siti Fatimah ini menyangkut harkat hidup dan hak masyarakat Sumsel untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan murah dari negara,” ujar Bony Balitong Kordinator K MAKI.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, wacana pengalihan pengelolaan aset RS Siti Fatimah ini menjadi viral di media sosial, karena mendapat dukungan dari Mendagri dan Pj Gubernur Sumsel. RS Siti Fatimah yang dibangun semasa Gubernur Alex Noerdin itu, kabarnya akan di BOT-kan kepada Taipan Lippo Group.
Perjanjian Build, Operate, Transfer merupakan salah satu perjanjian untuk memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN). BOT adalah penggunaan aset bangunan atau tanah oleh pihak lain sebagai penanam modal dalam jangka waktu tertentu yang disepakati — biasanya puluhan tahun. Kemudian bangunan atau tanah tersebut dikembalikan kepada negara setalah habis masa perjanjian kerjasama.
Menurut Boni pola kerjasama semacam ini (BOT) lebih banyak rugi dan mudharatnya, ketimbang manfaatnya. Lihat saja bagaimana akibat penyerahkan asset negara ke pihak ketiga seperti yang terjadi di kawasan Palembang Square.
“Kami berharap agar Pj Gubernur Elen Setiadi dan Mendagri Tito Karnavian tidak asal setuju asset masyarakat Sumsel di ambil alih pihak swasta”, tambah Bony Balitong.
Minta Persetujuan Masyarakat
Sementara itu Deputy K MAKI Sumsel, Feri Kurniawan juga berucap semua asset Sumsel harus disetujui masyarakat dan disosialisasikan sebelum di over alih ke pihak swasta. Jadi bukan hanya meminta persetujuan DPRD yang terkesan selalu tidak memberikan informasi ke masyarakat.
“Ini asset yang diperjuangkan oleh para pahlawan dalam perang 5 hari di kota Palembang dan menjadi kebanggaan warga kota Palembang”, ungkap Deputy K MAKI itu.
Feri juga mengatakan peristiwa menyedihkan akibat pengalihan aset daerah sudah banyak buktinya. Terakhir adalah cagar budaya Pasar Cinde, hancur lebur karena kebijakan brutal pemerintah daerah. Jangan sampai terulang di RS Siti Fatimah.
Pasar cinde, yang merupakan pasar yang memiliki nilai sejarah pasca kemerdekaan RI, diserahkan pengelolaan kepada swasta. Gedung pasar yang sebenarnya masih kokoh, lantas dihancurkan hingga tak berbekas. Para pedagang yang puluhan tahun berusaha di pasar ini, sebagian terusir entah kemana.
Tapi, sayangnya hingga sekarang bangunan yang direncanakan sebagai pengganti pasar yang lebih modern dan terintegrasi dengan transportasi massal (LRT), itu hingga sekarang cuma tinggal rencana. Yang terlihat hanyalah beberapa tiang pancang dan area eks pasar yang ditumbuhi semak belukar dan masih dipagar seng.
“Cukuplah bangsa Israel yang rebut tanah Palestina dan jangan kejadian serupa terjadi di Sumsel dimana semua asset penting dan mahal di rebut investor dengan harga murah,” pngkus Feri Kurniawan. (dm)
