MUSI BANYUASIN | Populinews.com – Pj Bupati Musi Banyuasin H Sandi Fahlepi diwakili Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi MSi meminta RSUD Sekayu melakukan pemantapan standar operasional prosedur (SOP) serta membenahi aturan dalam pelayanan, sehingga tidak terjadi mismanajemen.

Permintaan itu disampaikan Sekda dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu, di Ruang Rapat Randik, Selasa (14/01/2025).

Rapat ini juga di hadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba H. Yudi Herzandi SH MH, Kepala BKPSDM Kab. Muba Aidil Fitri, Kepala BPKAD Kab. Muba H. Zabidi, Direktur RSUD Sekayu dr. Sharlie Esa Kenedy dan para staf jajaran pejabat lainnya.

Selain soal SOP, dalam pertemuan ini juga dibahas performa keuangan dan kinerja pelayanan serta permasalahan yang ada di RSUD Sekayu.

Apriyadi mengatakan pemantapan standar operasional prosedur (SOP) sangat penting dilakukan untuk tercapainya tujuan dan pencapaian pelayanan yang baik, serta kinerja dapat memenuhi standart yang diinginkan.

“Dengan mantapnya SOP akan membuat bagaimana sebuah program dan pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu tercapai dengan baik, hal ini juga agar kinerja kita dapat memenuhi standart yang diinginkan bersama, khususnya bagi masyarakat Muba,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Kesehatan Muba dr. Azmi Dariusmansyah MARS memaparkan penggunaan anggaran RSUD Sekayu dan pendapatan yang diterima selama beberapa tahun terakhir, termasuk berbagai persoalan yang dihadapi.

Permasalahan tersebut antara lain masih terdapat hutang RSUD yang belum dibayar sebesar Rp 17,7 Miliar. Hutang tersebut berupa belanja obat-obatan pada tahun 2023 dan 2024.

Hutang ini terjadi karena sisem kliam dari BPJS yang merugikan RSUD Sekayu, Sebab, setiap pasien yang menggunakan jasa layanan BPJS hanya bisa diklaim satu kali untuk saut penyakit dalam satu minggu. Sedang pasien dengan penyakit tertentu membutuhkan pelayanan lebih dari satu minggu, sehingga kelebihan jasa layanan itu menjadi tanggungan RSUD.

Kemudian tarif yang diberlakukan BPJS (INA CBGS) tidak sebanding dengan pengeluaran yang dilakukan RSUD untuk pelayanan pasien yang menjalani perawatan dalam waktu panjang, lebih dari satu minggu.

Selain itu, ada beberapa pasien dengan penyakit tertentu yang memang tidak termasuk dalam tanggungan yang dijamin BPJS. Sefangkan biaya perawatan yang menjadi beban rumah sakit sangat besar. Terhadap penyakit-penyakit yang tidak ditanggung BPJS ini, pihak RSUD sudah melakukan pembicaraan.

“Diharapkan seluruh jajaran agar dapat saling koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga dapat mencegah ketidakefisienan kinerja serta dapat menghentikan pemborosan keuangan di lingkungan RSUD,” harap Azmi.

Lebih lanjut, Kadinkes Muba menekankan perlunya responsivitas dan adaptivitas serta profesionalisme dalam pelayanan juga menyikapi perkembangan teknologi medis.
“Untuk itu mari kita bersama-sama mengambil langkah yang konkret untuk mengoptimalkan aturan dalam pelayanan di RSUD Sekayu,” pungkasnya. (dm/sr)

Dibaca 453