PLN Melangkah Pasti Tinggalkan PLTU Demi EBT dan Zero Carbon 2060
POPULINEWS.COM | Transisi Energi dari fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT), saat ini sudah menjadi komitmen yang harus dijalani oleh PT PLN (Persero). Langkah demi langkah strategi inovasi dan kebijakan dibuat sedemikian rupa, demi memenuhi tuntutan dunia, bahwa penyediaan energi listrik tidak boleh lagi ‘mengotori’ lingkungan dan merusak ekosistem kehidupan untuk masa depan yang lebih baik.
Zero Carbon, sudah menjadi komitmen banyak negara di dunia, seperti terungkap dalam perhelatan KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia, awal November lalu. Salah satunya adalah Paris Agreement, yaitu pengurangan emisi sebesar 29 persen secara unconditional. Pada pertemuan tersebut, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo memastikan Indonesia dapat memenuhi komitmen tersebut pada tahun 2030.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, yang juga hadir, dalam seri diskusi bertemakan Becoming the World’s Leader in Green Economy di KTT tersebut tegas menyatakan PLN siap menjalankan tugas mulia ini. Yaitu menyediakan ruang hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.
PLN akan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki, manusia, pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kapital seoptimal mungkin untuk menjalankan tugas tersebut. Ada pun jumlah carbon yang akan dikurangi secara bertahap sebanyak 900 juta ton pertahun.
Untuk merealisasikan program dekarbonisasi ini, PLN akan menggunakan skenario Business As Usual (BAU) dan untuk mendukung program ini setidaknya PLN membutuhkan investasi lebih dari USD 500 miliar. Sangat dibutuhkan pula dukungan dari lembaga pembiayaan untuk memperoleh green financing dengan bunga rendah.
Adapun strategi yang akan diterapkan PLN, demi menjadi perusahaan listrik yang bersih dan hijau, salah satunya adalah: menghentikan pembangunan serta mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) eksisting secara bertahap. Setidaknya, sampai 2060 lebih dari setengah pasokan listrik akan berasal dari pembangkit energi baru terbarukan, sedangkan seluruh PLTU semuanya telah digantikan.
Tentu saja, bagi PLN ini bukan pekerjaan mudah. Apalagi hal tersebut terkait langsung dengan aset pembangkit listrik berbasis Batubara dan Diesel. Karena itu, PLN pun sadar benar bahwa kehati-hatian dalam menghitung dampak yang akan ditimbulkan, juga menjadi hal penting. Jangan sampai transformasi energi tersebut justru mengganggu stabiltas kegiatan ekonomi masyarakat.
Ada beberapa strategi yang saat ini mulai diterapkan PLN. Seperti mengurangi penggunaan batubara pada PLTU, sebelum semua pembangkit ini dipensiunkan pengoperasiannya. Kemudian meningkatkan kapasitas PLTA, serta memperbanyak Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Optimasliasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Pada strategi pengurangan batubara di PLTU, sejak tahun 2020 lalu sebernarnya sudah dimulai. Optimalisasi PLTU yang sudah berjalan dikonversi dengan melakukan pencampuran biomassa ke PLTU batubara atau co-firing. PLN mentargetkan dalam lima tahun ke depan, program co-firing dapat berjalan di 52 lokasi PLTU dengan kapasitas 10,6 giga watt (GW). Untuk program ini dibutuhkan pelet biomassa sebanyak 9 juta ton per tahun.
Sebagai gambaran, saat ini listrik yang didstrbusikan kepada masyarakat Indonesia, 68 persen memang berasal dari PLTU, Sisanya masing-mnasing bersumber dari PLTGU 19 persen, PLTA 7 persen, PLTP 6 persen dan PLTS sebesar 1 persen.
Melalu program co-firing, pada tahun 2025 porsi PLTU berbasis batubara diperkirakan akan menurun ke angka 62 persen. Sementara eskalasi peningkatan di sektor pembangkit EBT melonjak dengan masuknya PLTS ke sistem yang mencapai porsi 7 persen. Kapasitas PLTP dan PLTA juga bertambah dengan porsi masing-masing 8 persen.
Selanjutnya mulai tahun 2030, PLN akan memasuki tahap pertama mempensiunkan pembangkit fosil tua yang sub-kritikal sebesar 1 gigawatt (GW). Kemudian pada 2035 memasuki tahap kedua, PLN akan kembali mempensiunkan PLTU sub-kritikal sebesar 9 GW. Di masa ini porsi EBT akan terus meningkat dengan porsi PLTS sebesar 23 persen. PLTP juga naik menjadi 13 persen dan PLTA 9 persen.
Sebagaimana diketahui, program co-firing yaitu mencampur batu bara dengan biomassa untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), sejak Oktober 2021, sudah dilakukan oleh 25 PLTU yang ada di bumi Nusantara ini. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2023 ditargetkan sebanyak 52 PLTU yang akan memakai teknologi co-firing.
Memang, implementasi co-firing PLTU juga menghadapi tantangan, yaitu pasokan bahan baku biomassa yang masih belum stabil dan tantangan harga keekonomian dari biomassa. Kondisi ini tercermin dari realisasi serapan biomassa yang baru 195 ribu ton di September 2021 dari target 570 ribu ton pada akhir tahun nanti.
Masalahnya, ternyata biomassa dari tanaman energi harus diproses dahulu menjadi woodchip atau serbuk kayu. Untuk bisa mengubahnya perlu investasi pembangunan plant pabrikasi biomassa. Setelah dihitung, angka keekonomiannya di atas harga acuan batu bara.
Namun ada harapan menyusul kehadiran Laboratorium Gasifikasi Biomassa dan Sampah yang dimiliki Institute Teknologi PLN, sehingga dapat menjawab tantangan tersebut. Melalui beragam inovasi teknologi yang bisa digunakan agar program co-firing tetap bisa berjalan dengan tingkat keekonomian yang terjangkau.
Pembangkit Nuklir
Tak hanya itu saja, PLN juga sudah menyiapkan skenario carbon capture, utilization, and storage (CCUS) yang dalam roadmap akan mulai diterapkan setelah 2035. CCUS adalah penggunaan pembangkit listrik berbasis nuklir yang porsi pertamanya diperkirakan mencapai 4 persen. Hanya saja, perlu perhitungan investasi yang tepat.
Tahap ketiga pada 2040, PLN akan mempensiunkan PLTU yang super critical sebesar 10 GW. Lima tahun berikutnya, PLN akan dilaksanakan pemensiunan PLTU ultra super critical tahap pertama sebesar 24 GW dan setelah itu pada 2055 tahap pemensiunan super critical terakhir sebesar 5 GW.
Lantas bagaimana PLN bisa menjaga stabilitas pasokan listrik sepanjang program pengurangan dominasi PLTU?
Berdasarkan perhitungan, sampai tahun 2035, jumlah pasokan listrik PLTU akan berkurang sebesar 10 gigawatt (GW). Pada tahun 2045, akan berkurang lagi sebesar 10 GW. Tahap terakhir pada tahun 2055, PLTU ultra super critical. sehingga total pasokan dari PLTU sudah berkurang 55 GW.
Pada tahun ini juga porsi PLTS akan naik sampai 45 persen, sehingga di masa ini Indonesia resmi terbebas dari pengoperasian PLTU. Hingga tahun 2060, porsi PLTS dan PLTB bereskalasi hingga 53 persen. Porsi PLTP juga naik mencapai 14 persen dan EBT lainnya sebesar 14 persen. Ini artinya Zero Carbon di Indonesia sudah berhasil dicapai.
Pada saat bersamaan, PLN akan berinvestasi besar-besaran untuk mempercepat peningkatan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) hingga 20,9 GW, serta pengembangan teknologi penyimpanan listrik dalam bentuk baterai berukuran besar hingga teknologi penangkapan karbon dan hidrogen. Program lain yang disiapkan PLN untuk mendukung transisi energi yaitu ekspansi gas, serta peningkatan efisiensi energi dan pengurangan susut jaringan.
Untuk memuluskan target menuju 2060, PLN juga memastikan 4 pendekatan yang perlu dilakukan dan perlu dukungan dari seluruh pihak, terutama pemangku kebijakan.
Pertama, PLN memproyeksikan akan ada tambahan biaya listrik ke pelanggan sebesar cUSD 3,3 per kWh pada 2060. Perlu kebijakan dari pemerintah untuk dapat menganggarkan subsidi atau kompensasi sehingga tidak membebani masyarakat.
Kedua, kebutuhan investasi skala besar mencapai USD 500 miliar. PLN membutuhkan dukungan dari berbagai stakeholders. Ketiga, teknologi tahap awal seperti co-firing hidrogen, maupun CCS yang dapat diterapkan dalam skala besar.
Keempat, PLN perlu dukungan dari sisi kebijakan yang dapat membantu meringankan biaya. Terutama untuk menggunakan teknologi rendah karbon dari sisi demand, seperti implementasi kendaraan listrik dan kompor induksi.
Komitmen PLN mendukung target Carbon Neutral 2060 diwujudkan dengan hadirnya lebih dari 1.200 Terra Watt Hour (TWh) energi listrik dengan netral karbon untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan nasional. Energi tersebut dihasilkan antara lain dari 200 Giga Watt (GW) pembangkit listrik berbasis EBT.
Gandeng Pihak Ketiga
Sebelumnya, PLN sudah bergerak cepat dengan menggandeng pihak ketiga, yakni Clean Energy Investment Accelerator (CEIA), guna memperkuat kerja sama dalam bidang asistensi teknis inovasi produk energi ramah lingkungan dan dekarbonisasi.
Tidak hanya bicara kerja sama riset dan inovasi, sinergi ini akan membantu PLN dalam riset pengembangan proyek-proyek strategis PLN dalam mengurangi emisi karbon.
Kerja sama lanjutan ini, sebelumnya menghasilkan Renewable Energy Certificate (REC) yang habis terserap oleh pasar dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sejak diluncurkan.
Selain itu, PLN juga sudah melaunching bergabungnya anak usaha baru yaitu PT Energi Management Indonesia (EMI).
EMI akan bergerak ke bawah membantu pemerintah daerah dan semua lapisan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan masterplan konservasi energi. Selain itu, EMI akan melakukan penyusunan solusi engineering untuk konservasi energi dan memenuhi sertifikat green.
Tidak berhenti sampai di situ, PLN juga bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan World Bank dalam Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM). Kerja sama ini berbentuk fasilitas pembiayaan eksplorasi panas bumi bagi pengembang BUMN maupun swasta yang menawarkan skema de-risking atas risiko sumber daya.
Disamping itu, PLN juga sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Asia Depelovment Bank (ADB). Adapun lingkup kerjasama PLN dan ADB meliputi, studi kelayakan penuh yang mencakup aspek teknis dan finansial dari pengurangan pembangkit listrik tenaga batu bara. Berikutnya adalah, evaluasi struktur ETM, mencari program atau mekanisme lain yang sesuai dan merancang program bantuan teknis transisi yang adil.
Di tengah upaya menekan emisi karbon, PLN juga memiliki beberapa pendekatan untuk memastikan bisnis ketenagalistrikan yang berkelanjutan, di antaranya memastikan operasional perusahaan ramping dan efisien, memberikan energi hijau untuk masa mendatang, dan menjadi perusahaan yang berfokus pada pelanggan dengan memberikan layanan yang andal serta terjangkau.
Kendaraan Listrik dan Kompor Induksi
Tidak hanya dari sisi pasokan, dari sisi demand (konsumen), PLN secara aktif mendorong penggunaan energi listrik yang ramah lingkungan kepada masyarakat. Selain dengan memberikan kemudahan dan stimulus listrik bagi pelanggan, PLN berkomitmen untuk terus menyempurnakan ekosistem kendaraan listrik dan kompor induksi.
Hasil riset dari berbagai lembaga menunjukkan, pada 2020 penjualan mobil listrik naik 46 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan mobil konvensional yang justru penjualannya menurun hingga 14 persen.
Berdasarkan roadmap yang disusun Kementerian ESDM, potensi jumlah kendaraan listrik di Indonesia pada 2030 akan mencapai 2,2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik. Jumlah kendaraan listrik ini diharapkan bisa menekan impor BBM sekitar 6 juta kilo liter pada tahun tersebut.
Per Oktober 2021, PLN telah menyediakan 47 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai dengan akhir 2021, PLN menargetkan penambahan 67 unit SPKLU baru lagi. dengan 31.859 unit SPKLU.
Di samping itu, PLN juga aktif mengajak pihak ketiga untuk bekerja sama membuka SPKLU dengan menghadirkan website https://layanan.pln.co.id/partnership-spklu. Masyarakat dapat mendaftar dengan mengikuti langkahnya untuk segera ditindaklanjuti oleh PLN.
Selain itu, PLN juga akan memebrikan Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) bagi badan usaha yang ingin bekerja sama, menyiapkan suplai listrik, termasuk dukungan aplikasi Charge.IN dalam pengelolaan SPKLU. Dengan demikian, mitra juga dapat berperan sebagai penyedia fasilitas isi daya kendaraan listrik, penyedia lahan maupun properti, serta penyedia operasional dan pemeliharaan SPKLU,” jelasnya.
PLN juga menghadirkan produk Home Charging Services yang disiapkan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan fasilitas dan layanan pendukung dalam penggunaan KBLBB. Produk Home Charging Services merupakan produk layanan satu pintu bagi pelanggan yang melakukan transaksi pembelian KBLBB di penyedia KBLBB yang bekerja sama dengan PLN.
Adapun keuntungan yang didapat dari fasilitas tersebut adalah, layanan tambah daya listrik, sehingga konsumen pemilik mobil listrik tidak perlu ragu akan kecukupan daya listrik di rumahnya. Berikutnya peralatan home charger, layanan pemasangan home charger, integrasi home charger ke sistem PLN Charge.IN, di mana Konsumen akan mendapatkan diskon tarif penggunaan home charger pada pukul 22.00 – 05.00 WIB sebesar 30 persen.
Khusus mengenai program kompor induksi atau kompor listrik, PLN sudah melakukan ujis coba. Hasil uji coba menunjukan, untuk memasak 1 liter air menggunakan kompor induksi 1.200 watt hanya memerlukan biaya sebesar Rp 158, sementara dengan kompor elpiji tabung 12 kilogram sekitar Rp 176. Sehingga dengan pola memasak rata-rata masyarakat di Indonesia, terjadi penghematan Rp 28.500,- dari biaya memasak setiap bulan.
Untuk melancarkan program ini, PLN juga terus melakukan sosialisasi karena ini menyangkut kebisaan baru yang harus diimpelentasikan. “Kami memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kelebihan dan manfaat penggunaan kompor induksi,” tutur Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, dalam satu kesempatan.
“PLN juga siap menggulirkan diskon tambah daya guna mempermudah pelanggan untuk beralih ke kompor induksi. Salah satunya saat ini tengah berjalan, PLN memberikan harga khusus tambah daya hanya sebesar Rp 150 ribu melalui program Nyaman Kompor Induksi 2021 bagi pelanggan yang membeli kompor induksi melalui partner yang memiliki kerjasama dengan PLN,” tambahnya. .
Dari sisi waktu memasak juga lebih hemat karena kompor induksi memungkinkan penyebaran panas yang lebih merata ketimbang kompor gas. Hal ini memungkinkan aktivitas memasak lebih cepat, sehingga hemat waktu. Waktu masak yang lebih cepat akan membuat kompor listrik lebih hemat penggunaan energi daripada gas.
Dari sisi penghematan, sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan penggunaan induksi berpotensi memberikan penghematan Rp 60 triliun bagi negara. Dari sisi penggunaan, kompor induksi juga lebih murah dibandingkan dengan kompor LPG.
“Ini percepatan penekanan impor dalam 5 tahun ke depan, kalau kita bisa ubah minyak tanah ke LPG kenapa ga ubah LPG ke listrik saja,” kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta belum lama ini. (Dahri Maulana)
Catatan: Tulisan ini bukti kepesertaan PLN Jounalist Award 2021
