Urgensi Advokat dalam Sistem Hukum

197 views

Oleh: Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat meliputi: konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Kemudian, menurut Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalam kerangka sistem hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana, advokat memiliki posisi yang setara dengan penegak hukum lainnya.

Berdasarkan konstruksi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2003, maka advokat secara formal merupakan penegak hukum, yang tugas esensialnya adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan tugas dan fungsi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, secara formal, advokat tidak terletak dalam posisi inferior dalam relasinya dengan klien. Dalam arti seorang advokat tidak boleh diatur dan dipaksa oleh klien yang telah membayar jasa hukum kepadanya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan kode etik advokat.

Secara yuridis-formal, keberadaan advokat memang tidak selalu dalam status sine a Quanon. Dalam perkara perdata, tidak diwajibkan adanya advokat. Dalam perkara pidana, advokat ‘wajib’ hanya dalam perkara yang melibatkan kaum miskin dan tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa dengan ancaman pidana penjara minimal 15 tahun, hukuman seumur hidup, atau hukuman mati.

Itu secara kerangka letterlijk. Namun secara substansi dan realitas, tidak demikian. Dalam perkara perdata baik skala kecil maupun skala besar, peran advokat memegang peranan dominan. Dalam perkara pidana pun demikian, peran advokat memiliki posisi strategis baik kepada klien, kepada sistem hukum, maupun terhadap penegak hukum lainnya.

Urgensi Advokat

Pertama, alasan filosofis. Bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, yang menghormati hak asasi manusia dan menjamin keadilan sosial. Oleh sebab itu, negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila harus mampu melahirkan sistem hukum dan sistem peradilan yang berkualitas dan akuntabel serta akses keadilan secara luas. Nah, disinilah peran advokat memiliki urgensi penting sebagai check and balance dari bekerjanya institusi-institusi hukum negara dan pemenuhan terhadap akses keadilan secara luas. Sehingga, diharapkan keberadaan advokat dengan tugas dan wewenangnya akan dapat mendorong terwujudnya sistem hukum yang fairness.

Kedua, alasan sosial dan ekonomi. Bahwa secara sosial, masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang buta terhadap hukum dan kompleksitasnya.Secara ekonomi, masih banyak masyarakat Indonesia yang miskin, yang memerlukan advokasi hukum dan akses terhadap keadilan secara gratis. Maka dari itu, advokat memiliki peran strategis di sini untuk memberikan jasa hukum baik secara legal assistance  (kepada pihak yang mampu) maupun jasa hukum pro bono/legal aids (gratis terhadap pihak yang miskin).

Ketiga, kompleksitas hukum. Hukum di era moderen memiliki kompleksitas yang luas. Perkara-perkara hukum ke depan semakin memerlukan penelaahan secara mendalam dan integralistik. Oleh sebab itu, diperlukan profesional hukum yang memiliki keahlian spesifik tentang hukum. Di sinilah peran advokat memiliki nilai urgensi yang tinggi sebagai profesional hukum dalam menuntaskan perkara-perkara hukum yang rumit.

Keempat, menegakkan supremasi hukum yang berbasis pada due process of law. Penyelesaian perkara-perkara hukum pasti melibatkan birokrasi dan prosedur hukum yang bersinggungan dengan kewenangan institusi hukum. Secara negatif, kewenangan hukum merupakan dasar dari terjadinya perampasan hak asasi manusia dan hak-hak hukum.

Oleh sebab itu, kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi hukum tersebut harus memiliki contra balance agar tidak digunakan secara sewenang-wenang dan merusak prinsip due process of law. Di sini, peran advokat menjadi penting sebagai penegak hukum eksternal yang berperan sebagai contra balance demi tegaknya supremasi hukum yang berbasis pada prinsip due process of law. (*)

 

Bagikan :

Posting Terkait