KR Natuna Bupati natuan paparkan ada 5 fokus pembangunan Kabupaten Natuna sesuai dengan amanat Presiden, diantaranya Bidang Pariwisata, Pertahanan, Kelautan dan Perikanan, Ekonomi dan Migas. saat pertemuan Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Kementerian PPN (Bappenas) dalam rangka kunjungan lapangan dan diskusi terkait transformasi ekonomi di Kabupaten Natuna. Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Sabtu (05/11/2022).

Bupati Natuna Wan Siswandi dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kementerian PPN ke Kabupaten Natuna.

“ Semoga kunjungan ini menjadi bagian dalam pembangunan Natuna yang lebih baik ke depannya,” katanya.

Dalam mendukung 5 prioritas pembangunan tersebut pemerintah melihat perlu untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur serta pembangunan sumberdaya manusia yang mumpuni. 

Lebih lanjut ia menegaskan, bahwa Pemerintah Daerah sudah bertemu 15 Kementerian untuk menyampaikan pokok-pokok pembangunan yang perlu didorong dalam mendukung pembangunan Natuna yang lebih baik ke depannya.

“Bicara potensi kita tahu bahwa Natuna memiliki potensi kelautan dan perikanan yang berlimpah dengan target hasil laut 18 ton perhari, kemudian ini menjadi tugas pemerintah bagaimana mendorong masyarakat dalam memaksimalkan kekayaan potensi laut Natuna. Termasuk Potensi Wisata selain wisata bahari, kita juga memiliki berbagai warisan geologi yang sudah diakui sebagai kawasan Geopark Nasional dan saat ini dalam proses ke tahap UNESCO Global,” imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN, Amalia Adininggar dalam sambutannya menyampaikan, paparan Bupati Natuna sangat komprehensif sebagai gambaran rencana transformasi ekonomi dalam menuju Indonesia Emas 2045. Dimana Natuna menjadi salah satu program induk percepatan transformasi ekonomi.

“Natuna sebagai wilayah terdepan Indonesia akan menjadi salah satu bagian dari target wilayah reformasi ekonomi melalui kekayaan lautnya dengan tagline merajut untaian biru ekonomi Indonesia, dengan potensi perikanan tangkap dan budidaya ikan,” jelas Amalia Adininggar.

Selanjutnya, Amalia Adininggar menegaskan melalui sektor pariwisata akan mengusung ” Kepri Biru” sesuai dengan potensi kekayaan geologi yang Natuna miliki. Hal ini dapat dilihat dengan ditunjuknya Kabupaten Natuna sebagai salah satu kawasan warisan Geopark Nasional

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Natuna merupakan salah satu wilayah yang ditunjuk sebagai wilayah geopark Nasional dengan Warisan geogologi berupa bebatuan yang berusia ratusan jutaan tahun, geo – biodiversity dengan adanya salah satu hewan endemi yaitu kekah dan penyu dan terakhir geo cultural seperti mendu dan lain lain,” terang Amalia Adininggar.

Pemerintah Pusat memahami kendala yang paling mendasar adalah masalah accesbility yaitu transportasi menuju dan keluar dari Kabupaten Natuna sehingga pemerintah pusat akan melakukan pengembangan pilot Project Plane Amphibi N 219 .

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan menyampaikan, dengan kondisi wilayah Kepulauan, pengembangan Rencana Sea Plane N 219 adalah solusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah accesbility bagi wilayah perbatasan.

Salah satu wilayah yang akan menjadi pilot project adalah Kepulauan Riau dan kita akan langsung meninjau besok salah satunya Pulau Senoa untuk memastikan wilayah waterbase airport harus mendukung terlebih dahulu. Dimana pilot project ini akan direalisasikan pada 2025 di Kabupaten Natuna,” terang Gita Amperiawan.

Menanggapi rencana pengembangan Sea Plane, Pesawat Amphibi N 219 , Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menyampaikan apresiasinya. Namun perlu dipahami dalam merencanakan reformasi ekonomi, perlu sebuah pemahaman kebutuhan infrastruktur dan sumberdaya manusia di wilayah perbatasan. Dengan kondisi wilayah Kepulauan, pengembangan Rencana Sea Plane N 219 adalah solusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah accesbility bagi wilayah perbatasan.

Kunjungan kerja Kementerian PPN akan dilanjutkan dengan peninjauan Pulau Senoa Sebagai Waterbase Airport lalu akan dilanjutkan dengan peninjauan SKPT selat lampa, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 06 November 2022. (red)