Rieke Pertanyakan Ridwan Kamil, Gubernur Jabar Pemberi Izin Pagar Laut
TANGERANG | Populinews.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, akhirnya berbicara keras soal polemik pagar laut di Tangerang. Ia menohok sosok lain yakni mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menurutnya diduga terlibat dalam pemberian izin.
Rieke meminta RK menjelaskan bagaimana Pemprov Jabar bisa memberikan izin kepada perusahaan terkait. Sebab, menurut Rieke, di kawasan tertanam pagar laut itu sudah ditetapkan sebagai zona energi PLTU untuk PLN.
“Dua perusahaan yang terlibat, yaitu PT TRPN dan PT MAN di kawasan 80 persen zona energi,” tulis Riekedi akun Instagramnya.
“Semoga Bapak @ridwankamil dapat membantu menjelaskan bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat @jabarprovgoid dapat memberi ijin, meskipun tidak sesuai dengan tata ruang?” tulis Rieke.
Ia juga mempertanyakan berapa uang yang sudah digelontorkan pengusaha dan kemana uang itu mengalir. Rieke juga menyinggung Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi.
Dedi dalam video yang diunggah di Instagram mengungkap sebagian persoalan pagar laut di Bekasi. Dari video itu terungkap pagar laut di Bekasi memakan wilayah zona energi PLTU untuk PLN.
Rieke berharap usai dilantik nanti Dedi akan menindak pihak yang bersalah dalam pembangunan pagar laut sesuai aturan yang berlaku.
Rieke juga meminta Presiden RI Prabowo Subianto menindak tegas pelanggaran pagar laut di Bekasi. “Saya yakin Presiden @prabowo mampu bertindak tegas kepada siapa pun yang ‘mencederai laut’.
NKRI dan tidak akan ragu menangkap dan mengadili siapa pun yang teribat di Kementerian terkait, di Pemerintah Daerah Provinsi Jabar, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi,” tulisnya.
Sebelumnya, Pagar laut Tangerang terbuat dari bambu-bambu yang ditancapkan ke dalam dasar laut ramai jadi sorotan. Memiliki panjang 30,16 kilometer, pagar laut mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan.
Pagar laut itu dipasang sejak pertengahan 2024 dan baru menjadi sorotan publik pada awal Januari 2025. Keberadaan pagar laut itu pun banyak dikeluhkan oleh warga sekitar yang sehari-hari menjadi petani. Mereka merasa, adanya pagar laut itu justru mengganggu aktivitas melaut mereka.
Sejumlah pihak berwenang turun tangan dalam menangani pagar laut tersebut, mulai dari pemerintah daerah setempat hingga pemerintah pusat. Bahkan terakhir, pagar laut itu dibongkar pasukan TNI AL atas perintah peresiden Prabowo. (rt)
