Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan Juli 2025, Jateng Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem
WONOSOBO | Populinews.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa pemerintah terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2025.
Program ini merupakan bagian dari strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan perluasan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Upaya tersebut meliputi intervensi langsung terhadap desa-desa miskin yang diketahui memiliki persentase penerima bantuan sosial di atas 60 persen. Pemerintah provinsi mengerahkan seluruh dinas terkait untuk melakukan pendampingan dan penanganan sesuai klasifikasi kemiskinan.
Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi dengan Kementerian Sosial sebagai penyedia data akurat, guna mendukung ketepatan sasaran program.
Termasuk di antaranya adalah persiapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat yang telah diajukan dan diverifikasi oleh masing-masing Kabupaten sebagai bagian dari program nasional yang akan dimulai pada Juli 2025.
Hal itu disampaikan saat mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kunjungan kerja di Kabupaten Wonosobo, Minggu (1/6/25).
“Jadi desa yang bantuan sosialnya di atas 60 persen, pasti dinas kita intervensi. Selain itu, di bidang pendidikan, Jawa Tengah telah menyalurkan 5.000 anak SMA putus sekolah ke SMA swasta mitra sebagai bagian dari kerja sama. Upaya ini dilakukan secara terpadu untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan akses Pendidikan,” ucapnya.
Program berikutnya, adalah bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada 2025 ini, Pemprov Jateng memberikan bantuan perbaikan RTLH sebanyak 17.000 unit rumah.
“RTLH ini sudah kita hitung. Semua data dari Kemensos. Termasuk penyiapan sarana sekolah rakyat sebagaimana program pemerintah pusat,” katanya.
Mensos Saifullah mengatakan bahwa pelaksanaan program ke depan akan dilakukan berdasarkan data yang ada, dengan fokus utama pada tiga provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
“Karena tadi data menunjukkan 52% jumlah orang miskin itu berada di tiga provinsi. Bukan karena faktor lain, tetapi semata-mata karena jumlah penduduknya yang memang besar,” ungkapnya.
Ia berharap kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0% pada tahun 2026 dan terus berlanjut hingga tahun 2029.
“Harapannya, sesuai arahan Presiden, kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0% pada 2026 dan berlanjut hingga 2029. Saat ini sudah di bawah 5%. Salah satu gagasan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyongsong 100 tahun Indonesia 2045 adalah pendirian Sekolah Rakyat,” tutupnya. (sya)
