DPRD Kota Bekasi Meminta Pusat Tak Lagi Mengurangi Transfer Kas Daerah
** Hadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX
KOTA BEKASI | Populinews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mengharapkan pemerintah pusat tak lagi memngurangi tranfer kas pemerintah daerah serta memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola potensinya secara mandiri, terutama terkait kebijakan anggaran.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd, MM, ketika ia menghadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 tingkat Kota Bekasi yang diselenggarakan di Plaza Kantor Wali Kota Bekasi, Senin (27/4/2026). Upacara tahun ini mengusung tema strategis, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.
Menurutnya esensi otonomi daerah adalah memberikan ruang bagi pemerintah daerah agar lebih leluasa mementukan arah kebijakan sesuai prinsip otonomi daerah itu sendiri, mulai dari perencanaan hingga penganggaran yang bersinergi.
“Di Hari Otonomi Daerah ini, pemerintah pusat diharapkan mendengar keinginan pemerintah daerah agar transfer kas daerah jangan dikurangi lagi. Berikanlah Jangan sampai karena transfer kas dikurangi, kebijakan anggaran yang pro-rakyat untuk masyarakat di daerah menjadi terhambat,” tegas Dr. Sardi Efendi usai mengikuti upacara.
Dalam kegiatan ini, Ketua DPRD turut didampingi oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, AP., M.Si., yang ikut serta dalam barisan upacara bersama jajaran perangkat daerah lainnya. Kehadiran pimpinan dan kesekretariatan DPRD ini menegaskan komitmen legislatif dalam mendukung penguatan otonomi daerah di Kota Patriot.
Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi, termasuk unsur TNI/POLRI, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Upacara ini turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Lebih lanjut, Ketua DPRD juga menyinggung pentingnya akurasi data kemiskinan dan sosial agar diserahkan pengelolaannya kepada daerah melalui Dinas Sosial, sehingga lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip otonomi.
“Pemerintah daerah adalah pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu, sinergi antara perencanaan, penganggaran, hingga sinkronisasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama,” pungkasnya.
Dalam kegiatan upacara ini, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe dipercaya memimpin jalannya upacara atas arahan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Harris Bobihoe membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang berisi apresiasi kepada seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, hingga elemen bangsa lainnya yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang mencerminkan komitmen daerah dalam mengelola potensi lokal guna mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Suasana upacara berlangsung tertib dan penuh makna, menjadi refleksi penting atas perjalanan otonomi daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (adv/hms)
