BANDUNG | Populinews.com – DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 16 menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi baru tersebut diarahkan untuk mengubah pola penanganan sampah di Kota Bandung, dari sistem kumpul, angkut, dan buang menjadi pemilahan serta pengolahan sejak sumbernya.

Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, S.Pd.I., M.A.P., menyampaikan bahwa pembaruan aturan pengelolaan sampah merupakan kebutuhan mendesak. Pasalnya, persoalan persampahan masih menjadi tantangan serius yang harus ditangani melalui perbaikan sistem secara menyeluruh.

Dia menilai, ketergantungan terhadap pengangkutan dan pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) tidak lagi cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kita tidak bisa terus-menerus menyelesaikan persoalan sampah hanya dengan mengangkut dan membuangnya ke TPA. Bandung harus berani mengubah paradigma dari kumpul, angkut, buang menjadi pilah, olah, dan manfaatkan. Sampah harus diselesaikan sejak dari sumbernya, bukan sekadar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain,” ujar Andri dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (09/11/2026).

Andri menerangkan, terdapat sepuluh substansi utama yang dimuat dalam Raperda hasil pembahasan Pansus 16. Cakupannya antara lain tanggung jawab pemerintah daerah, perencanaan pengelolaan sampah, pemilahan dari sumber, pengurangan dan penanganan sampah, kelembagaan, pembiayaan, teknologi, pengawasan, serta penegakan hukum.

Ketika diberlakukan, regulasi tersebut akan menggantikan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam rancangan aturan baru itu, masyarakat diwajibkan melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber. Pengelola kawasan dan produsen juga memiliki tanggung jawab untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkan.

Ketentuan lainnya mengatur pemberian insentif kepada masyarakat, lembaga, dan badan usaha yang berprestasi dalam upaya pengurangan sampah. Sementara pihak yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai pengaturan disinsentif.

Raperda tersebut turut menetapkan batas waktu penyediaan fasilitas pemilahan sampah bagi pengelola kawasan yang belum memilikinya. Fasilitas itu harus tersedia paling lama satu tahun sejak Perda diundangkan.

Selain itu, seluruh peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 9 Tahun 2018 yang masih berlaku wajib disesuaikan dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah Perda baru diundangkan.

Andri mengingatkan, keberadaan regulasi baru harus diikuti kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan seluruh ketentuannya. Dukungan anggaran, infrastruktur, kelembagaan, dan pengawasan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Jangan sampai kita memiliki Perda yang bagus di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Pemerintah Kota Bandung harus menunjukkan keseriusan melalui anggaran yang memadai, infrastruktur yang siap, target yang terukur, dan pengawasan yang konsisten. Masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar regulasi baru,” tegasnya.

Dia juga meminta penguatan peran kecamatan dan kelurahan serta koordinasi lintas sektor agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara terintegrasi.

Menurut Andri, ketentuan yang disusun dalam Raperda harus menjadi kesempatan untuk mempercepat perbaikan tata kelola persampahan, bukan sekadar mengganti aturan sebelumnya.

“Kita ingin ada perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Lingkungan semakin bersih, sampah yang masuk ke TPA semakin berkurang, dan pengelolaan sampah semakin tertib, transparan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.

Setelah pembahasan di tingkat Pansus rampung, Andri mendorong Pemkot Bandung segera mempersiapkan berbagai perangkat pendukung pelaksanaan regulasi. Persiapan tersebut mencakup peraturan pelaksanaan, penguatan program, alokasi anggaran, dan kesiapan perangkat daerah.

“Pansus telah menyelesaikan tugas pembahasannya. Namun pekerjaan besar sesungguhnya adalah memastikan regulasi ini benar-benar dilaksanakan. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pengelolaan sampah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dia menambahkan, penanganan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat, komunitas lingkungan, kalangan akademisi, dan pelaku usaha juga perlu terlibat dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah yang baru.

Andri mengajak seluruh elemen tersebut membangun kolaborasi sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung pembenahan persampahan di Kota Bandung.

“Bandung yang bersih tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah sendirian. Dibutuhkan gerakan bersama, perubahan perilaku, dan keberanian memperbaiki sistem. Kita ingin meninggalkan warisan kebijakan yang bukan hanya mengatur sampah, tetapi benar-benar menyelesaikan persoalan sampah untuk generasi mendatang,” pungkas Andri.

Dibaca 12