9 Fraksi DPRD Sumsel Sampaikan Pandangan Umum Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD TA-2022
PALEMBANG | Populinews.com – Sebanyak 9 (Sembilan) Fraksi di DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan pemandangan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel tahun anggaran (TA) 2022 pada Rapat Paripurna LXIV (64) lanjutan dengan Agenda Penyampaian Pandangan umum Fraksi-fraksi atas Penjelasan Gubernur Sumsel terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel TA 2022, Jumat (9/6/2023).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Muchendi Mahzareki, didampingi oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya, Sekretaris DPRD Sumsel; H. Aprizal, S.Ag, SE, M.Si, dihadiri oleh perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta tamu undangan lainnya.
Sedangkan Fraksi –Fraksi melalui juru bicaranya seperti Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang dibacakan oleh Heru Prayogo, SH, dilanjutkan Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Hj. Meli Mustika, SE, MM, kemudian Fraksi Gerindra dibacakan oleh Maliono, SH, Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh; Lia Anggraini, SH, dilanjutkan Fraksi PKB dibacakan Dra. Hj. Nurhilyah, kemudian Fraksi Partai Nasdem dibacakan oleh Herman, selanjutnya Fraksi PKS dibacakan oleh H.M. Anwar Al Syadat, S.Si., M.Si.,Fraksi PAN oleh H. Juanda Hanafiah, SH, MM dan diakhiri dengan Pembacaan Pandangan Umum Fraksi Hanura Perindo oleh H.Ali Imron, SE., M.Si.
Diawali dengan mendengarkan pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat (PD) yang dibacakan juru bicaranya Lia Anggraini. Dalam pandangannya Faksi PD memberikan apresiasi atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah didapat Pemprov Sumsel dari BPK RI Perwakilan Sumsel atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022. Selain itu Fraksi PD juga memberikan apresiasinya pada Pemprov yang telah berhasil meningkatkan nilai aset.
Hal senanda juga diungkapkan juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan Hj Meli Mustika yang juga memberikan apresiasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, yang telah diaudit oleh BPK perwakilan Sumsel dengan opini WTP untuk ke 9 kalinya secara berturut-turut.
Namun demikian Fraksi PDIP menilai opini WTP tersebut, merupakan hasil kinerja dari setiap instansi terkait mengingat anggaran dimaknai sebagai bentuk kebijakan yang bermuara kepada Kesejahteraan Rakyat.
Dilain pihak Fraksi Partai Nasdem melalui juru bicaranya Herman juga memberikan apresiasinya atas opini WTP yang telah didapat Pemprov Sumsel. Fraksi Parta Nasdem juga mengharapkan kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat menyusun rancangan kebijakan umum dan prioritas pelaksana plafon anggaran sementara sebagai pedoman penyusunan APBD.
Selanjutnya Fraksi-fraksi menyoroti tentang anggaran terkait Pendapatan dan Belanja Daerah, kemudian menyampaikan beberapa pandangan terkait bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur dan lain-lain.
Rapat di pimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Muchendi Mahzareki mengatakan, pihaknya memberikan kesempatan kepada pihak eksekutif untuk mempersiapkan tanggapan dan atau jawaban dari Pandangan umum dimaksud yang akan disampaikan pada Rapat paripurna LXIV (64) lanjutan pada hari Kamis tanggal (15/6) mendatang dengan Agenda Jawaban Gubernur terhadap pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel TA 2022. (advertorial)
