LAHAT | Populinews.com – Pemerintah Kabupaten Lahat, Rabu (12/3/2025) menggelar rapat pelaksanaan pemutahiran (Ground Check) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN Tahun 2025 di di Gedung Pertemuan Kabupaten Lahat.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih, SH.MH, Assisten 1 Rudi Thamrin,SH.MM,Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lahat Ekman Mulyadi, S.Sos beserta seluruh jajaran, para Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lahat, para Camat, Pendamping sosial PKH dan tamu undangan yang sempat hadir.

Bupati Lahat H.Bursah Zarnubi, SE melalui Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih,SH.MH dalam arahanya mengatakan Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan regsosek menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang disingkat DTSEN.

DTSEN adalah langkah untuk menuju data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

“DTSEN menjadi satu satunya data yang akan digunakan oleh semua proram pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan dan pengalokasian anggaran,” ucapnya.

Disampaikanya juga pada saat ini seluruh pendamping sosial PKH sedang melaksanakan Ground Check DTSEN yang ditargetkan akan selesai hingga 31 Maret 2025.Pelaksanaan ground check ini tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah serta bps yang harus bersinergi dalam pendampingan dan monitoringnya.

Registrasi sosial ekonomi sehingga menjadi data tunggal atau data 1 untuk sosial ekonomi nasional.Oleh sebagai itu Bupati dan Wakil Bupati Lahat berkeinginan untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Lahat dengan data itu merupakan fakta dasar untuk menentukan arah kebijakan.

Maka itu data merupakan fakta dasar untuk melihat keadaan sosial ekonomi di suatu masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Lahat.

“Saya berterima kasih kepada presiden Prabowo karena beliau telah mengeluarkan Inpres menuangkan bahwa seluruh Indonesia harus membentuk data tunggal yaitu data DTSEN yang mana dapat di Kabupaten Lahat ini khususnya untuk pemberantasan kemiskinan,” tutupnya. (lh)

Bagikan :