WONOSOBO | Populinews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo, Senin (2/11/2026).

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, catatan, pertanyaan, serta sejumlah rekomendasi terhadap rancangan kebijakan anggaran daerah. Penyampaian pandangan umum ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD untuk memastikan perencanaan APBD Tahun Anggaran 2027 berjalan secara transparan, efektif, tepat sasaran, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Nota Keuangan Raperda APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,923 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,924 triliun. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sekitar Rp714,34 juta yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dari penerimaan pembiayaan daerah.

Secara umum, pandangan fraksi-fraksi menyoroti sejumlah persoalan strategis, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja pemerintah, penguatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan infrastruktur, hingga efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Enam Fraksi DPRD Wonosobo Sampaikan Pandangan Umum atas Raperda APBD 2027

Fraksi Partai Gerindra, memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan kebijakan fiskal dalam APBD 2027. Fraksi tersebut mempertanyakan sejauh mana peningkatan belanja daerah mampu memberikan stimulus bagi sektor-sektor unggulan Wonosobo, khususnya pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan. Selain itu, Gerindra juga menyoroti optimalisasi potensi pendapatan daerah serta efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi tanpa menambah beban masyarakat. Fraksi Demokrat juga menyoroti besarnya alokasi belanja pegawai yang mencapai sekitar 47,62 persen dari total belanja daerah. Menurut pandangan fraksi tersebut, besarnya anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Perhatian terhadap efektivitas penggunaan anggaran juga disampaikan Fraksi Partai Golkar. Fraksi ini menilai bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat. Golkar turut menyoroti komposisi belanja daerah, terutama perlunya peningkatan perhatian terhadap belanja modal, pembangunan fasilitas publik, serta penguatan sektor pertanian dan pariwisata.

Adapun Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan program pengentasan kemiskinan. Fraksi tersebut mengapresiasi penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Wonosobo dari 13,34 persen pada 2025 menjadi 13,12 persen pada 2026. Namun, pemerintah daerah tetap didorong untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yang tidak sekolah maupun putus sekolah.

Fraksi NasDem-Perindo juga menyampaikan sejumlah masukan terkait pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Fraksi ini mendorong optimalisasi PAD melalui pengelolaan pajak, retribusi, pasar, serta pemanfaatan teknologi digital guna mencegah kebocoran pendapatan daerah. Selain itu, efisiensi belanja perlu diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan bantuan modal bagi pelaku UMKM.

Di sisi lain, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti pentingnya penguatan sektor pertanian dan pariwisata sebagai potensi unggulan daerah. Modernisasi pertanian diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga mencakup akses permodalan, pendampingan teknologi, pengolahan hasil pertanian, dan kepastian pasar. Sementara pengembangan pariwisata perlu melibatkan masyarakat lokal serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan budaya.

Selain persoalan ekonomi dan pembangunan, aspek mitigasi bencana juga menjadi perhatian. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Wonosobo yang memiliki kerawanan terhadap tanah longsor dan bencana hidrometeorologi, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat upaya pencegahan, pemetaan wilayah rawan bencana, serta kesiapan penanganan keadaan darurat.

Seluruh pandangan tersebut sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, yakni “Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan”. Tema tersebut diharapkan mampu menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

(syasya)

Dibaca 14