Komisi V DPRD Sumsel Kunjungi PT MHP, Monitoring Penerapan K3 dan Kepesertaan BPJS
MUARA ENIM | Populinews.com – Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke PT Musi Hutan Persada (MHP) di Kabupaten Muara Enim dalam rangka monitoring penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja. Jumat, (17/7/2026).
Kunjungan lapangan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPRD Sumsel Alwis Gani, SE, MM, untuk memonitor secara ketat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta memastikan kepesertaan aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun Ketenagakerjaan bagi seluruh karyawan.
Dalam kesempatan tersebut, romobingan Komisi V DPRD Sumsel juga meninjau langsung pelaksanaan standar keselamatan kerja di lingkungan perusahaan, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD), prosedur keselamatan operasional, fasilitas kesehatan kerja, hingga mekanisme penanganan keadaan darurat.
Langkah pengawasan ini diambil guna memastikan bahwa perusahaan-perusahaan skala besar di Sumatera Selatan benar-benar mematuhi regulasi ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak dasar para pekerjanya.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumsel Alwis Gani menegaskan bahwa pemenuhan standar K3 dan jaminan sosial merupakan hal yang tidak boleh ditawar oleh pihak korporasi.
”Keselamatan pekerja adalah prioritas utama. Kami turun langsung ke PT Musi Hutan Persada untuk memastikan bahwa sistem manajemen K3 benar-benar diterapkan di area operasional, bukan sekadar pemenuhan dokumen di atas kertas. Risiko kerja di sektor kehutanan dan industri itu tinggi, jadi perlindungannya harus berlapis,” tegas Alwis Gani, di sela-sela peninjauan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya akurasi data kepesertaan BPJS bagi para buruh.
“Kami juga mengecek validitas kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Jangan sampai ada pekerja, terutama pekerja harian lepas atau kontraktor pihak ketiga, yang luput dari perlindungan jaminan sosial ini. Perusahaan wajib menjamin hak kesehatan dan jaminan hari tua mereka terlindungi dengan baik,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPRD Sumsel juga melakukan dialog interaktif dengan manajemen perusahaan, perwakilan serikat pekerja, serta meninjau beberapa fasilitas penunjang keselamatan kerja di area PT MHP.
Terungkap, PT Musi Hutan Persada ternata sudah memiliki program K3 yang didukung pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) serta berbagai kegiatan peningkatan budaya keselamatan kerja. (Adv/hms)
