BANDUNG | Populinews.com – Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung diharapkan terlibat dalam penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG). Upaya tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PUG yang tengah digodok Panitia Khusus (Pansus) 19 DPRD Kota Bandung.

Wakil Ketua Pansus 19, Christian Julianto Budiman, mengatakan pengarusutamaan gender perlu diterapkan dalam setiap tahapan pembangunan, bukan hanya menjadi program khusus pemberdayaan perempuan.

Menurutnya, kebijakan pembangunan harus memperhatikan perbedaan peran, tanggung jawab, akses, kesempatan, dan kebutuhan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil.

“Pengarusutamaan gender bukan soal jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, melainkan bagaimana pembangunan memperhatikan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap warga. Kita ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya dirancang untuk sebagian kelompok, tetapi mampu memberikan akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara adil bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Christian menjelaskan, pengarusutamaan gender sebenarnya telah memiliki dasar kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Instruksi tersebut mengatur integrasi perspektif gender dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandung telah memiliki sejumlah regulasi pendukung. Di antaranya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1146 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.

Meski demikian, Pansus 19 menilai diperlukan penguatan melalui peraturan daerah agar pelaksanaan PUG memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

“Perwal yang sudah ada menjadi fondasi penting. Namun, kita perlu melihat bagaimana pengarusutamaan gender dapat diperkuat dengan peraturan daerah yang lebih kuat. Melalui Raperda ini, kita ingin mendorong agar perspektif gender menjadi bagian dari cara pemerintah merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan,” jelasnya.

Pokja PUG Jadi Penggerak Koordinasi Antar-OPD

Dalam pembahasan Raperda tersebut, penguatan kelembagaan menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender dan penunjukan focal point di setiap OPD.

Pokja PUG diharapkan menjadi penggerak koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah. Adapun focal point bertugas memastikan perspektif gender masuk dalam program dan kegiatan di masing-masing OPD.

Dengan pembagian peran tersebut, penerapan PUG diharapkan tidak hanya dibebankan kepada satu dinas. Seluruh OPD memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merancang program yang responsif, serta mengevaluasi manfaat pembangunan bagi kelompok sasaran.

Christian mengatakan, keberhasilan pembangunan harus dilihat dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat kebijakan pemerintah, bukan hanya berdasarkan jumlah kegiatan atau tingkat penyerapan anggaran.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang dijalankan atau anggaran yang terserap, tetapi juga apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, perspektif gender harus hadir sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan tidak mengabaikan kelompok masyarakat tertentu,” tambahnya.

Melalui Raperda tersebut, Pansus 19 DPRD Kota Bandung berharap pelaksanaan pengarusutamaan gender dapat dilakukan secara konsisten dengan mekanisme yang lebih jelas dan terukur.

Regulasi ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh kebijakan pembangunan, sehingga tidak hanya menghasilkan capaian fisik, tetapi juga memastikan pemerataan kesempatan dan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Dibaca 44