1.578 Anggota BPD Wonosobo Dikukuhkan, Bupati Tekankan Peran Pengawasan dan Pengawalan Pilkades 2026
WONOSOBO | Populinews.com – Sebanyak 1.578 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 236 desa di Kabupaten Wonosobo resmi dikukuhkan untuk masa jabatan 2026–2034. Anggota BPD yang baru diresmikan diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan pemerintahan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta turut menjaga kondusivitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026.
Peresmian dan pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipimpin Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat di Alun-alun Wonosobo, Kamis (19/11/2026). Pengukuhan tersebut menandai dimulainya masa pengabdian baru bagi anggota BPD di seluruh desa Kabupaten Wonosobo.
Dalam sambutannya, Afif menegaskan bahwa jabatan anggota BPD merupakan amanah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar kedudukan dalam struktur pemerintahan desa. BPD memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan transparan, partisipatif, dan berpihak kepada warga.
Ia menyebutkan, terdapat tiga tugas utama BPD yang harus dijalankan, yakni menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, membahas serta menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, dan mengawasi jalannya pemerintahan serta pembangunan desa.
“BPD harus mampu menjadi mitra kerja yang kritis sekaligus konstruktif bagi Pemerintah Desa, dengan senantiasa mengutamakan kepentingan umum dan kemajuan desa di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” pesannya.
Selain menjalankan fungsi kelembagaan, Afif juga menekankan pentingnya peran BPD dalam menghadapi pelaksanaan Pilkades 2026. Anggota BPD diminta turut mengawal proses demokrasi di tingkat desa agar berjalan objektif, kondusif, serta menjunjung prinsip kejujuran, keadilan, dan martabat.

Ia berharap BPD dapat menjadi penyejuk di tengah dinamika masyarakat, mencegah potensi gesekan, serta tidak terlibat dalam kepentingan kelompok tertentu. Bupati juga meminta camat, perangkat daerah, dan kepala desa memperkuat koordinasi dengan anggota BPD yang baru agar Pilkades berlangsung tertib, lancar, bebas, dan rahasia.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo, Harti, menjelaskan pengukuhan kali ini mencakup seluruh desa di Kabupaten Wonosobo. Pergantian anggota dilakukan setelah masa bakti BPD periode sebelumnya berakhir pada 18 November 2026.
Ia menyampaikan bahwa anggota BPD yang baru akan menjalankan masa jabatan selama delapan tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Proses penjaringan dan pemilihan calon anggota sebelumnya telah dilaksanakan di masing-masing desa dengan memperhatikan keterwakilan unsur kewilayahan dan tokoh masyarakat.
Menurut Harti, BPD memiliki posisi penting dalam tata kelola pemerintahan desa, mulai dari perencanaan pembangunan, pengawasan kinerja pemerintah desa, hingga penyerapan aspirasi masyarakat terkait pembangunan maupun persoalan sosial kemasyarakatan.
Dengan dikukuhkannya anggota baru, BPD diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi representasi masyarakat sekaligus menjadi penghubung antara warga dan pemerintah desa. Sinergi antara BPD dan pemerintah desa dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(syasya)
