Oleh : Wina Armada Sukardi *)

Pemikiran atau wacana untuk membuka peluang memperpanjang priode masa jabatan presiden, merupakan proses pembentukan konsep yang sangat berbahaya. Kendati masih bersifat embrional, karena masih berupa wacana atau pemikiran, namun justru inilah fase yang paling berbahaya. Semua akar pengembangan praktek ketatanegaraan berarkar dan bersumber dari adanya pemikiran atau wacana lebih dahulu.

Selain sebagai upaya test the water alias cek gelombang, pemikiran itu secara tidak langsung bakal menggerus ideologi yang membatasi masa jabatan presiden, yang tak lama kemudian menjadi konsep “presiden boleh lebih dari dua priode” dapat sejajar dengan konsep “presiden tidak boleh lebih dari priode.” Ketika sampai pada kesejajaran pemikiran itu, segalanya menjadi terbuka untuk terjadi.

Padahal dari aspek manapun, presiden hanya boleh dua priode merupakan ketentuan absolut ketatanegaraan kita pasca reformasi, baik dilihat dari aspek yuridis konstitusional, sosiologis maupun filosofis. Maka sekedar usulan atau wacana alias pemikiran agar priode jabatan presiden boleh diperpanjang merupakan sesuatu yang ahistoris, anti konstitusional dan melawan roh reformasi.

Pengusung “Cari Muka”

Sejarah telah membuktikan, usulan perpanjangan masa jabatan presiden biasanya diusung oleh mereka yang ingin “cari muka” atau kepentingan politik diri atau golongannya sendiri belaka.

Sebelum reformasi kita masih ingat, Presiden Soeharto sudah memberi isyarat kemungkinan saat itu dirinya dapat berhenti sebagai presiden. Tapi salah satu pembantunya yang paling dipercaya, Harmoko, terus menyakinkan Soeharto dan publik, bahwa, “80% rakyat masih menghendaki Pak Harto jadi presiden.” Maka akhirnya Soeharto pun melanjutkan dinastinya. Lalu yang terjadi, telah menjadi fakta sejarah, rakyat memprotes berbagai kepemimpinan Pak Harto, dan membongkarkan aib-aibnya selama rezim dia berkuasa. Pada saat itu Sang Pembantu yang tadinya paling setia, Harmoko, yang waktu itu menjadi ketua MPR justru berbalik minta Soeharo turun dari tahtanya.

Terjadilah reformasi, salah satunya menentapkan agar jabatan presiden tidak boleh lebih dari dua priode. Dan itu dimasukan ke dalam konstitusi kita (UUD RI 1945).

Alasan Jabatan Presiden Dibatasi

Kenapa jabatan presiden tidak boleh lebih dari dua priode? Pertama, jika masa jabatan lebih dari dua priode, siapapun presidennya, cenderung mengarah kepada sifat otoriter dan menciptakan sistem diktaktor. Masa jabatan yang panjang membuat langsung atau tidak langsung presiden merasa negara sudah menyatu dengan dirinya.
Keinginan presiden dipandang juga keinginan negaran, dan oleh lantaran itu, tak boleh ada yang menghalanginya, bahkan tak boleh sekedar berbeda pendapat. Pada priode jangka panjang masa jabatan presiden, siapapun yang berbeda pendapat atau mencoba menghadang rencana presiden, dipandang bukan lagi oposisi terhadap pemerintah, tetapi sudah dikatagorikan sebagai musuh negara. Maka itu, mereka yang tidak sependapat dengan presiden wajib “disingkirkan” dan diberikan “sanksi” yang dapat diciptakan dari jalur peta politik. Ini jelas membunuh iklim demokrasi .

Kedua, semakin lama seorang presiden berkuasa, semakin dapat “dimanfaatkan” oleh kroni-kroninya. Tentu para kroni itu semuanya dalam memperjuangkan kepentingannya seakan-akan demi kepentingan presiden, demi negara. Padahal para kroni itu justru “memanfaatkan” presiden untuk kepentingan mereka.

Ketiga, masa jabatan presiden yang lebih dua priode membuat proses estafet kepemimpinan mandeg. Gaya kepemimpin menjadi mononton “itu-itu aja,” padahal mungkin bangsa memiliki “anak bangsa” dengan gaya kepemimpinan yang beragam dan memberikan kemanfaatan dan pilihan bagi rakyat. Rakyat tidak puas terhadap presiden yang sudah lebih dari priode, tidak dapat menyalurkan aspirasinya.

Keempat, ketika presiden lebih dari dua priode, hampir pasti hasrat untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara melorot. Ada semacam perasaan dalam diri presiden, kan saya sudah tidak tergantung pada pemilihan rakyat lagi, jadi tidak terlalu perlu mendengarkan suara hati nurani rakyat. Jangankan lebih dari dua priode, pada jabatan priode kedua saja, menurut berbagai penelitian, kepemimpinan seorang presiden di seluruh dunia, cenderung tidak lagi berkorelasi langsung dengan rakyat. Maka di Filipina masa jabatan presiden sejak Marcos tumbang, dibuat hanya satu priode saja. Tetapi agar presiden tetap dapat memberi konstribusi terbaiknya, jabatannya diberikan 6 atau 7 tahun. Maka untuk mencegah berbagai penyimpangan dan penurunan kinerja, masa jabatan paling lama presiden maksimal dia priode saja.

Kelima, masa jabatan presiden dua priode merupakan waktu yang relatif panjang dan cukup buat para presiden memberikan sumbangsih tenaga dan pemikirannya yang terbaik kepada nusa dan bangsa. Jangankan dua priode, satu priode saja, sudah cukup buat presiden untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Tetapi konsesus universal masih memberikan toleransi satu priode lagi, jadi dua priode, agar presiden dapat memiliki “kesinambungan” program kerjanya. Lebih dari dua priode justru bakal berbahaya dan menjadi bumerang bagi kita.

Keenam, jabatan presiden maksimal dua priode agar tercipta “proses pengalihan kekuasaan dan kepemimpinan secara damai.” Jabatan presiden yang lebih dari priode cenderung menciptakan peralihan kekuasaan dengan kekerasan dan kekacauaan.

Ketujuh, jabatan presiden dua priode merupakan pemberian jaminan dari konstitusi kepada rakyat agar paling lama dalam satu dekade rakyat boleh dan harus mempunyai pemimin atau presiden baru. Perpanjangan jabatan presiden tentu jelas mengebiri hak-hak konstitusional anak bangsa.

Alasan Klasik

Biasanya, usulan untuk memperpanjang masa jabatan presiden hampir selalu serupa: tak ada orang sekuat presiden, sehingga kepemimpinannya perlu diperpanjang. Di samping itu ada alasan tambahan: mayoritas rakyat masih menghendaki si presiden terus berkuasa, semisal kasus Pak Harto oleh Harmoko.

Manakala Soekarno menjadi presiden alasan itulah yang dijadikan dasar, sehingg Bung Karno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Demikianlah pada masa pemerintah Soeharto, alasan serupa, yang membuat pada masa itu tidak ada pembatasan jabatan untuk Pak Harto.

Kelanjutan dan kepemimpinan kedua presiden itu sudah kita ketahui. Mereka menjadi cenderung otoriter, membuat banyak rakyatnya menderita dan sudah tak dapat lagi dibedakan mana kepentingan negara dan kepentingan rakyat serta bangsa negaranya lagi dengan kepentingan pribadi presiden. Pada saat seperti itu presiden menjadi berkuasa dengan absolut dan minim toleransi dan cuma memajukan kepentingan kroni-kroninya saja. Padahal kalau kedua presiden itu berkuasa hanya dua priode mereka dapat merupakan primus interpares atau putra bangsa yang terbaik.

Saya teringat di internal kepengurusan PWI sendiri. Setelah reformasi, Peraturan Dasar PWI langsung ikut dibongkar sesesui dengan jiwa reformasi. Ada dua hal penting dalam Peraturan Dasar PWI yang menjadi “kiblat” baru Peraturan Dasar PWI.

Pertama, mereka yang menjadi pengurus partai politik dan underbownya, tidak boleh merangkap menjadi pengurus PWI. Kedua, masa jabatan ketua umum PWI dibatasi maksimal dua priode saja. Begitu juga jabatan-jabatan yang lainnya, tidak boleh ditempati seorang pengurus lebih dari dua priode

Kebetulan waktu itu ketua unum PWI dijabat oleh sobat Tarman Azzam almarhum. Dia seorang yang sangat rajin turba ke bawah. Rajin berkunjung ke daerah dan memecahkan banyak persoalan PWI, termasuk yang paling utama mempertahankan kewibawan PWI pasca reformasi.

Kepemimpinan yang kuat itu kemudian menjelang akhir jabatan Tarman kedua, menimbukan beberapa usulan agar Jabatan ketua umum PWI dapat diperpanjang lebih dari dua priode. Alasannya, “Tidak ada anggota PWI yang sekuat Tarman.”

Bagaimana caranya? Tinggal mengubah Peraturan Dasar, dari kalimat “Ketua umum hanya boleh dipilih dua priode” dengan menambahkan Jokowi Jangan Mau Kena Jebakan “Batman”

*) Penuis adalah wartawan senior dan advokat