Oleh: Pradikta Andi Alvat
CPNS Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) Pengadilan Negeri Rembang

Pancasila memiliki beragam viabilitas fungsional dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu diantaranya sebagai etika berbangsa dan bernegara. Dalam ranah filsafat, etika sendiri memiliki pengertian sebagai nilai moralitas, patokan nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, etika Pancasila adalah filsafat moral Pancasila yang berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai moral sebagaimana pancaran dari kelima sila Pancasila secara kausal-organis-integral.

Etika Moralitas Pancasila

Sebagai etika-moralitas, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur-abstrak yang saling melengkapi sebagai landasan etika moralitas untuk membangun peradaban bangsa yang mudun, yakni nilai religiusitas-spiritualistik melalui sila Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai humanisme melalui sila kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai egaliter-nasionalisme melalui sila persatuan Indonesia, nilai kerakyatan-demokratis melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawaratan perwakilan, serta nilai keadilan sosial melalui sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika moralitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dapat dijabarkan dalam penjelasan berikut.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai etika moral bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, menghargai perbedaan agama dan keyakinan, serta menghormati dan dapat bersinergi dengan pemeluk agama lain. Secara simplifistik, negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengharuskan seluruh warga negara untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan (spiritual-religius) dalam relasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai etika moral kemanusiaan (humanisme), dimana cita kemanusiaan diletakkan sebagai prinsip fundamental. Perlindungan hak asasi manusia, perlindungan harkat dan martabat manusia, rasa saling menghargai, hingga sinergitas dengan bangsa di seluruh dunia merupakan nilai etika moral yang terkandung dalam sila kedua Pancasila.

Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai etika moral egaliter-nasionalisme yang mengejawantah dalam praksis rasa cinta terhadap tanah air, meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/golongan, sikap rela berkorban demi tanah air, menjaga persatuan dalam tumpu kebhinekaan bangsa, dan menjaga relasi pergaulan yang inklusif.

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung nilai etika moral kerakyatan dan demokrasi, musyawarah mufakat, kebebasan sipil, partisipasi politik, budaya politik, fungsi pemerintahan, proses elektoral dan pluralisme, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari pemaksaan kehendak.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung nilai etika moral bahwa keadilan berdimensi sosial harus menjadi kenyataan empiris dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia harus adil, makmur, dan sejahtera, memiliki sikap gotong royong dan kekeluargaan, menjunjung keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, dan mengutamakan kepentingan umum.

Antitesis Korupsi dengan Etika Moral Pancasila

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa latin corruptio yang merupakan kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, kotor, menggoyahkan, dan memutarbalik. Dalam arti yang literal, segala perbuatan yang berafiliasi dengan karakter dan sifat tersebut digolongkan sebagai korupsi. Secara teoritik, korupsi dibedakan dalam dua pengertian, yakni korupsi non-konvensional dan korupsi konvensional.

Korupsi non-konvensional adalah perbuatan-perbuatan yang bukan merupakan perbuatan korupsi konvensional, tetapi merupakan akar dan bibit dari tumbuhnya korupsi konvensional. Contohnya: ketidakjujuran. Di sisi lain, korupsi konvensional adalah tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam undang-undang formal (UU Pemberantasan Korupsi).

Secara yuridis-formal, dalam UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dikenal 7 jenis tindak pidana korupsi di Indonesia. Pertama, korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Kedua, korupsi suap. Ketiga, korupsi penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ketujuh, gratifikasi.

Dalam konteks sistem hukum nasional, korupsi sendiri merupakan tindak pidana yang tergolong sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa), karena memiliki dampak negatif secara luas dan fundamental.

Menurut Peter Eigen (2003) dampak korupsi antara lain mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, membunuh institusi-institusi demokrasi, serta menghambat pembangunan dan memiskinkan masyarakat. Konkritnya, korupsi merupakan causa absolut bagi terhambatnya tata kehidupan negara yang ideal dan kondusif.

Dalam relasinya dengan etika Pancasila, korupsi merupakan perbuatan yang bersifat antitesis dengan kelima sila Pancasila. Secara lahiriah, korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, korupsi adalah perbuatan yang mengingkari nilai keadilan dan keadaban publik, korupsi dapat menjadi akar bagi dis-integrasi nasional, korupsi membunuh nilai-nilai kerakyatan dan demokrasi, korupsi mempersulit pengentasan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial sehingga keadilan sosial jauh panggang dari api. (*)