Oleh: Pradikta Andi Alvat
CPNS Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) Pengadilan Negeri Rembang

Pada tanggal 10 Agustus 2022, Koran Tempo melalui akun twitternya @korantempo merilis (men-tweet) pendapat seorang ahli hukum pidana yakni Asep Iriawan terkait kemungkinan Bharada Eliezer lolos dari jerat hukum dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Alasan yang dikemukakan oleh Asep Iriawan adalah karena Bharada Eliezer sedang melaksanakan perintah jabatan.

“Ia sedang bertugas sebagai ajudan. Diperintah, masak melawan. Itu tanggungjawab komandan” (dikutip dari @korantempo, 10 Agustus 2022). Apa yang disampaikan oleh Asep Iriawan tersebut merupakan pengejawantahan dari alasan penghapus pidana (alasan pembenar) yang terkonstruksi dalam Pasal 51 KUHP ayat (1). Bunyi Pasal 51 KUHP ayat (1): “orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana”.

Sejurus kemudian, saya mengomentari rilis tweet dari akun @korantempo tersebut “Tidak tepat menggunakan kerangka Pasal ini (Pasal 51 ayat (1) KUHP). Perintah untuk membunuh orang itu bukan perintah dalam kerangka melaksanakan perintah jabatan. Tapi perintah melakukan kejahatan. Tidak ada tupoksi jabatan untuk membunuh orang. Lebih logis jika menggunakan Pasal 48. Daya Paksa.

Apa itu daya paksa? Menurut ketentuan Pasal 48 KUHP dijelaskan: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Dalam Memorie van Toechlichting (risalah pembahasan KUHP) dijelaskan bahwa apa yang dimaksud sebagai daya paksa adalah suatu kekuatan, dorongan, ataupun paksaan yang tidak dapat ditahan atau dilawan.

Menurut R. Sugandhi dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (1980) mengatakan bahwa kalimat “Karena pengaruh daya paksa” harus diartikan, baik daya paksa batin, lahir, rohani, dan jasmani. Daya paksa dipengaruhi oleh adanya kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dilawan.

Dalam doktrin dan teori hukum pidana, daya paksa (overmactht) dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, daya paksa absolut atau vis absolutia. Daya paksa absolut adalah sebuah kondisi dimana secara mutlak seseorang tidak bisa melakukan apapun, atau sama sekali tidak dapat ia elakkan. Pada keadaan ini, pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain tindakan yang dipaksakan kepadanya. Misalnya, seorang anak kecil yang dilempar oleh orang dewasa untuk memecahkan kaca.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana (1994) mengatakan bahwa daya paksa absolut sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena pelaku pada hakikatnya adalah korban paksaan fisik dari orang lain. Selain fisik, daya paksa absolut juga bisa bersifat psikis, misalnya seorang yang dihipnotis kemudian diarahkan untuk melakukan tindak pidana.

Kedua, daya paksa relatif atau vis compulsiva. Dalam daya paksa relatif, daya kekuasaan atau kekuatan yang memaksa tidak bersifat mutlak, artinya masih ada kesempatan bagi pelaku untuk tidak melakukan apa yang dipaksakan kepadanya, namun pilihan tersebut bersifat begitu berat dan berbahaya bagi kepentingan hukum yang bersangkutan. Misalnya, seorang anak buah yang diperintah oleh atasan dengan todongan pistol untuk membunuh orang lain. Daya paksa relatif termasuk alasan penghapus pidana yakni alasan pemaaf atau alasan yang menghapus kesalahan seseorang. Dalam alasan pemaaf, perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, namun si pembuat tidak dapat dipidana, karena kesalahannya dihapuskan.

Secara prinsipil, dapat dilihat perbedaan antara daya paksa absolut dan daya paksa relatif terletak pada inisiatif dalam melakukan perbuatan. Jika daya paksa absolut yang menginisiasi perbuatan adalah orang lain (pemaksa), maka dalam daya paksa relatif, yang menginisiasi adalah si pembuat itu sendiri karena adanya paksaan dari kekuatan atau kekuasaan yang berat untuk dilawan.

Ketiga, daya paksa karena keadaan darurat. Perbedaan antara daya paksa karena keadaan darurat dengan daya paksa relatif maupun daya paksa absolut adalah, dalam daya paksa karena keadaan darurat, keadaan memaksa itu lahir dari keadaan atau paksaan alam bukan dari orang. Misalnya si A yang mendrobrak (merusak) pintu rumah si B untuk menyelamatkan si B dari tragedi kebakaran.

Tindakan merusak barang orang lain tergolong delik pidana yang diatur Pasal 406 ayat (1) KUHP, namun karena perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan daya paksa (keadaan darurat), maka si A tidak dapat dipidana. Dalam hal ini ada alasan penghapus pidana yakni alasan pembenar atau alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut menjadi patut dan benar (tidak melawan hukum). **