Oleh: Pradikta Andi Alvat
CPNS Analis Perkara Peradilan (Proyeksi Calon Hakim) Pengadilan Negeri Rembang

Secara historis, Gerakan formal terkait restorative justice diawali dengan adanya Victim Offender Reconcilliation Program (VORP) di Ontario Kanada pada tahun 1974, yang merupakan sarana untuk mencari jalan penyelesaian terbaik terhadap perkara anak dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Sedangkan istilah restorative justice sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Albert Glash pada tahun 1977.

Dalam ranah epistimologis, pendekatan restorative justice pada prinsipnya menekankan pada terwujudnya konsep musyawarah dan partisipasi secara komprehensif sebagai jalan untuk menemukan solusi permasalahan terbaik atas terjadinya tindak pidana, yang meliputi 3 aspek: pemenuhan kepentingan korban, pemenuhan tanggungjawab pelaku, dan restorasi hubungan antara korban dan pelaku.

Kemudian, dalam ranah ontologis, jika teori pemidanaan berangkat dari konstruksi pemikiran “Mengapa perlu dilakukan pemidanaan?” dalam hal ini berkaitan dengan nilai eksistensi dan urgensi adanya pemidanaan. Hal ini berbeda dengan pendekatan restorative justice, yang merupakan a contrario dari pada teori pemidanaan.

Restorative justice lahir dari konstruksi ontologis “Mengapa pidana diperlukan (jika ada sarana lain yang lebih efektif dan fungsional)?”, dalam hal ini berbicara mengenai efisiensi dan efektivitas pemidanaan, yang sarana praksisnya berujung pada restriksi pemidanaan. Jika dielaboratif, pendekatan restorative justice menekankan pada pemenuhan keadilan restoratif, sedangkan pada pendekatan pemidanaan menekankan pada keadilan retributif dan resosialisasi.

Adanya restorative justice sendiri bukan untuk menegasikan pendekatan pemidanaan melainkan menjadi pelengkap dalam sistem hukum yang memiliki fungsi spesifik tersendiri. Secara historis-filosofis maupun praktis, restorative justice pada prinsipnya menjadi sarana penyelesaian perkara terhadap perkara tindak pidana yang sifatnya personal (terdapat korban yang jelas dan langsung), ringan (tingkat kerusakan/kerugian), dan dilakukan terhadap kaum rentan (anak misalnya).

Secara aksiologis, restorative justice menekankan pada terwujudnya 4 hal. Pertama, meletakkan hukum pidana sebagai ultimum remedium (obat terakhir), jika upaya hukum lain dan mekanisme perdamaian tidak terwujud. Kedua, menekankan pada tanggungjawab pelaku tindak pidana secara langsung kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan kepada korban. Ketiga, memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban tindak pidana. Keempat, membangun hubungan yang harmonis kembali antara korban dan pelaku tindak pidana.

Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi?

Dalam dinamika penegakan hukum kontemporer, muncul alternatif wacana dan inisiatif gagasan terkait penerapan restorative justice dalam penanganan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Wacana penerapan restorative justice dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi setidaknya mengalami diskursus dalam dua institusi penegak hukum, yakni KPK dan Kejaksaan.

Di sisi lain, banyak pihak yang menunjukkan resistensi keras terhadap ide dan gagasan terkait penerapan restorative justice dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, dengan alasan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang tidak sepatutnya diselesaikan dengan pendekatan restorative justice yang secara prinsipil adalah sarana penyelesaian terhadap perkara tindak pidana biasa yang sifatnya ringan.

Dalam dua tahun kebelakang, pendekatan restorative justice menjadi core menarik dalam praksis penegakan hukum pidana kita. Melalui agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 oleh Bappenas, yang mana salah satu isi substansinya adalah pembangunan kebudayaan hukum dengan mengutamakan restorative justice. Hal tersebut kemudian menjadi basis tumbuhnya orientasi penegakan hukum yang semula bersifat retributif sebagaimana tercantum dalam KUHP kemudian bergeser dan memberi warna terhadap penegakan hukum yang bersifat restoratif (daad-daader-victim).

RPJMN 2020-2024 yang mengamanatkan penerapan restorative justice kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian (Perpol Nomor 8 tahun 2021), kejaksaan (Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020), dan Mahkamah Agung (SK Dirjen Badilum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020) dengan mengeluarkan peraturan internal terkait penerapan restorative justice.

Terkait penerapan restorative justice terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi menurut penulis akan memiliki tiga bingkai problematis baik secara filosofis, konseptual maupun praktis. Pertama, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak destruktif multidimensional sehingga penegakannya pun harus dilakukan secara luar biasa pula, sedangkan restorative justice sendiri adalah alternatif penyelesaian perkara terhadap tindak pidana yang sifatnya ringan.

Kedua, core dari restorative justice adalah spirit pemulihan. Oleh sebab itu, restorative justice diterapkan terhadap kejahatan yang kalkulasi korbannya jelas dan langsung. Hal ini berbanding terbalik anatomi tindak pidana korupsi yang memiliki dampak destruktif multidimensional yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki jumlah korban yang luas.

Ketiga, pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana korupsi memiliki potensi transaksional yang tinggi mengingat integritas aparatur penegak hukum kita yang belum clear dan clean. Namun, jika pun restorative justice ingin diterapkan terhadap tindak pidana korupsi (basis teori ekonomi mikro), maka hemat penulis harus direstriksi secara ketat misalnya restorative justice hanya untuk nilai korupsi di bawah 50 juta dan diperberat, misalnya jika melakukan korupsi maka ganti ruginya harus 3 kali lipat dari uang yang dikorupsi. (*)