Evaluasi LKPJ Jadi Sorotan, DPRD Dorong Rekomendasi untuk Penyempurnaan RKPD 2027
BANDUNG | populinews.com – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung 2025 kini memasuki fase penting. DPRD Kota Bandung mulai menitikberatkan pembahasan pada evaluasi pelaksanaan program selama satu tahun anggaran berjalan.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, S.H menyampaikan, LKPJ pada dasarnya merupakan alat evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Melalui dokumen tersebut, dapat diketahui sejauh mana program yang telah dirancang mampu diwujudkan dalam pelaksanaannya.
“LKPJ ini adalah evaluasi dari RKPD. Jadi perencanaan yang sudah dibuat, dilaksanakan oleh eksekutif di bawah pimpinan wali kota, kemudian kita nilai apakah pelaksanaannya sesuai atau terjadi deviasi,” ujar Heri.
Ia mengatakan, adanya deviasi atau ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi menjadi fokus utama pembahasan pansus. Dari hasil evaluasi itu, DPRD akan menyusun sejumlah rekomendasi yang nantinya digunakan sebagai bahan penyempurnaan RKPD tahun 2027.
“Dari evaluasi itu kita hasilkan rekomendasi. Rekomendasi inilah yang akan masuk ke RKPD 2027, supaya kekurangan yang ada sekarang tidak terulang,” tegasnya.
Heri menyebut beberapa sektor yang menjadi perhatian utama, seperti kesehatan, pendidikan, hingga persoalan stunting yang dinilai masih membutuhkan penanganan lebih serius. Pada sektor pendidikan, misalnya, masih ditemukan anak usia sekolah yang belum memperoleh akses pendidikan secara layak.
“Masih ada anak yang tidak bersekolah, ini harus menjadi perhatian. Begitu juga stunting dan persoalan lainnya, semua akan kita dorong melalui rekomendasi,” katanya.
Pada bidang kesehatan, DPRD menilai penguatan langkah promotif dan preventif perlu lebih dioptimalkan. Selama ini, pelayanan kesehatan disebut masih lebih banyak berfokus pada aspek kuratif atau pengobatan, sehingga berdampak pada tingginya pembiayaan kesehatan.
Heri juga menyoroti besarnya anggaran kesehatan yang terserap melalui BPJS. Dalam setahun, pembiayaan yang dikeluarkan disebut mencapai sekitar Rp800 miliar dan terus mengalami peningkatan setiap tahun.
“Kalau kita hanya fokus pada pengobatan, biayanya akan terus besar. BPJS bisa mengeluarkan sekitar Rp800 miliar per tahun. Sementara anggaran yang kita keluarkan untuk iuran jauh lebih kecil,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp260 miliar untuk kebutuhan Universal Health Coverage (UHC) bagi warga kurang mampu.
Karena itu, Heri menilai strategi pencegahan melalui edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat harus diperkuat. Dengan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, angka kesakitan diharapkan dapat ditekan sehingga beban pembiayaan kesehatan ikut menurun.
“Puskesmas harus diperkuat perannya dalam promotif dan preventif. Edukasi masyarakat penting agar penyakit bisa dicegah sejak awal,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Heri, seluruh rekomendasi dari berbagai sektor masih dalam tahap perumusan. Ia memastikan rekomendasi yang nantinya dihasilkan akan lebih spesifik dan mudah diterapkan agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.
“Rekomendasi sedang kita susun. Harapannya lebih tajam dan bisa menjadi solusi konkret agar deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan semakin kecil ke depan,” pungkasnya.
