WONOSOBO – Populinews.com | Kementerian Sosial Republik Indonesia memulai pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahap II bagi 330 siswa baru Sekolah Rakyat di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan awal sebelum dimulainya proses pembelajaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA.

Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, mengatakan operasional Sekolah Rakyat telah berjalan secara fungsional meski pembangunan sarana dan prasarana fisik belum sepenuhnya selesai. Sebagai bagian dari MPLS, peserta didik menjalani pemeriksaan kesehatan dan mengikuti sosialisasi bersama orang tua.

​“Alhamdulillah, walaupun sarprasnya belum selesai 100 persen, masih fungsional. Hari ini kita sudah memulai MPLS yang diawali cek kesehatan dan sosialisasi. Total siswa baru di Wonosobo ada 270 anak, ditambah 60 siswa titipan dari Temanggung, sehingga totalnya 330 siswa baru. Selain itu ada 430 siswa existing,” ujar Agus Jabo usai meninjau pelaksanaan MPLS di Wonosobo, Rabu (31/7/26).

​Agus merinci, 270 siswa baru asal Wonosobo tersebut terdiri atas 120 siswa jenjang SMA, 120 siswa SMP, dan 30 siswa SD. Ia mengakui kuota untuk tingkat SD masih belum terpenuhi secara maksimal lantaran kekhawatiran orang tua melepas anak usia dini di sekolah berkonsep asrama (boarding school).

​Kendati demikian, Wamensos mengimbau para orang tua agar tidak ragu menyerahkan anaknya. Ia memastikan pihak sekolah memberikan fleksibilitas penuh bagi orang tua yang ingin berkunjung sewaktu-waktu.

​“Pak Presiden ingin memutus transmisi kemiskinan antar-generasi ini sejak dini, sejak SD. Ibu-ibu tidak perlu khawatir, mau kapan pun datang menjenguk ke sekolah diperbolehkan. Tim Kemensos bersama Pemkab akan terus melakukan penjangkauan ke rumah-rumah warga,” tegas Agus Jabo.

​Ia menyampaikan, secara nasional terdapat 93 Sekolah Rakyat permanen dan 8 sekolah rintisan di Jakarta yang menggelar MPLS secara bertahap hingga akhir Agustus. Di Jawa Tengah, MPLS serentak per 31 Juli dilaksanakan di Wonosobo, Brebes, Sukoharjo, Banyumas, dan Cilacap.

​Lebih lanjut, Wamensos menegaskan bahwa penerimaan Sekolah Rakyat menerapkan seleksi ketat tanpa intervensi maupun kuota titipan dari pihak mana pun. Seluruh siswa wajib berasal dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 (miskin dan miskin ekstrem) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

​“Tidak boleh ada titipan! Semua melalui ground check ke rumah-rumah oleh tim Kemensos dan Pemkab. Setelah dilakukan asesmen dan mendapat persetujuan orang tua, nama calon siswa diusulkan secara resmi oleh Bupati atau Wali Kota ke Kemensos,” jelasnya.

​Seiring tingginya antusiasme masyarakat, pemerintah pusat berencana meningkatkan kapasitas daya tampung Sekolah Rakyat dari 1.000 siswa menjadi 2.000 siswa per sekolah. Pihaknya kini tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk penambahan gedung pendukung.

​Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyampaikan apresiasi dan komitmen penuh jajarannya dalam mendukung keberlangsungan Sekolah Rakyat. Afif mengungkapkan, Dinas Sosial bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terus bergerak melakukan pendekatan persuasif kepada para orang tua murid, khususnya jenjang SD.

​“Memang tingkat SD butuh effort tinggi karena orang tua berat melepas. Namun dengan komunikasi dan edukasi yang masif dari tim Dinsos serta PKH, alhamdulillah dari yang awalnya hitungan jari, kini sudah mencapai 30 anak dan akan terus kita optimalkan,” tutur Afif.

​Afif menyambut baik rencana perluasan kapasitas sekolah serta menyatakan kesiapan Pemkab Wonosobo untuk berkolaborasi dalam tata kelola lingkungan sekolah, mulai dari aspek kebersihan hingga keamanan kawasan asrama. (sya)

Dibaca 257
Bagikan :