DPRD Dorong Kreativitas PAD, Rekomendasi LKPJ Diminta Masuk RKPD 2027
BANDUNG | populinews.com – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H menyoroti potensi menurunnya transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, kondisi itu harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Bandung untuk lebih inovatif dan kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Asep mengatakan masih ada sejumlah sektor yang berpotensi dioptimalkan untuk mendongkrak PAD daerah.
“Dari retribusi parkir ada harapan besar. Kemudian sektor pariwisata, termasuk restoran, juga masih punya potensi yang bisa digali lebih maksimal,” ujarnya.
Terkait capaian PAD tahun ini, Asep menilai masih belum dapat diukur secara pasti karena tahun anggaran masih berjalan pada semester pertama.
“Sekarang belum terukur, karena masih semester satu. Nanti kita lihat perkembangan di semester dua,” katanya.
Lebih jauh, Asep menegaskan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah jangan hanya berhenti sebagai rekomendasi semata. Ia berharap seluruh masukan dan catatan DPRD dapat dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
“Sayang kalau kita sudah memberikan rekomendasi dengan berbagai harapan, tapi tidak masuk dalam perencanaan 2027. Makanya pembahasan dilakukan intensif, agar hasil LKPJ ini bisa menjadi jembatan untuk dieksekusi pada tahun mendatang,” tegasnya.
Selain itu, Asep juga memberikan perhatian khusus kepada jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia meminta BUMD mampu membaca peluang sekaligus memahami persoalan yang dihadapi.
“BUMD harus mampu membaca situasi, memahami sumber masalah, dan menentukan arah ke depan,” ucapnya.
Dalam kaitan misi pembangunan daerah, khususnya misi keempat yang berfokus pada peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan aset, Asep menilai optimalisasi aset pemerintah menjadi hal penting. Ia juga mendorong adanya inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dibarengi efisiensi anggaran.
“Pemerintah harus bisa mengoptimalkan aset, meningkatkan pendapatan secara kreatif dan inovatif, serta melakukan efisiensi. Tapi yang paling penting, jangan sampai kebijakan itu justru mengorbankan masyarakat,” pungkasnya. (qie)
