BANDUNG | populinews.com – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 diharapkan tidak sekadar menjadi agenda administratif. DPRD Kota Bandung menilai evaluasi tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan yang lebih nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama, menyampaikan pembahasan LKPJ perlu menghasilkan rekomendasi strategis yang nantinya dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Menurut Aan, keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari besarnya penyerapan anggaran maupun capaian administratif. Ia menegaskan, manfaat program pemerintah harus benar-benar dapat dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari.

“Pembangunan jangan hanya terlihat baik di atas kertas. Tapi harus terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari warga,” ujarnya.

Aan mengatakan tantangan fiskal ke depan perlu diantisipasi sejak dini, terutama terkait potensi berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Karena itu, Pemerintah Kota Bandung diminta lebih inovatif dalam mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menilai masih banyak sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, seperti retribusi parkir, sektor pariwisata, hingga usaha kuliner dan restoran yang menjadi salah satu kekuatan Kota Bandung.

Meski demikian, Aan menekankan peningkatan PAD harus dibarengi efisiensi anggaran tanpa membebani masyarakat.

“Inovasi pendapatan daerah penting, tetapi jangan sampai justru memberatkan warga,” katanya.

Selain persoalan PAD, Aan juga menyoroti optimalisasi aset daerah dan penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, BUMD harus lebih adaptif dalam melihat peluang usaha sekaligus mampu menjawab tantangan yang berkembang.

“BUMD harus bisa melihat potensi dan menentukan langkah strategis agar kontribusinya terhadap daerah lebih besar,” tuturnya.

Dalam pembahasan LKPJ, DPRD turut memberikan perhatian pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kawasan permukiman.

Di bidang pendidikan, Aan menilai pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan. Ia mendorong percepatan pembangunan ruang kelas maupun sekolah baru di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan.

“Masih ada anak yang belum mendapatkan akses pendidikan optimal. Ini harus menjadi prioritas,” ucapnya.

Sementara pada sektor kesehatan, Aan menilai layanan promotif dan preventif perlu diperkuat melalui optimalisasi peran puskesmas. Ia mengatakan pelayanan kesehatan tidak bisa hanya berfokus pada pengobatan karena akan berdampak pada tingginya biaya kesehatan daerah.

“Pencegahan harus diperkuat. Puskesmas perlu lebih aktif melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga mendorong integrasi digitalisasi layanan kesehatan, termasuk sinkronisasi rekam medis antara puskesmas dan rumah sakit agar pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, validasi data penerima bantuan BPJS dinilai penting agar subsidi kesehatan tepat sasaran.

Pada sektor infrastruktur, persoalan banjir dan penataan kota turut menjadi perhatian. Aan menilai penanganan banjir harus dilakukan secara terukur dan berbasis data. Konsep pembangunan berkelanjutan seperti sponge city disebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi genangan di kawasan rawan banjir.

Selain itu, penataan kabel udara dan optimalisasi ruang terbuka hijau juga dianggap penting demi mendukung wajah Kota Bandung yang lebih tertata dan nyaman.

Aan memastikan seluruh hasil pembahasan pansus nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang lebih tajam, aplikatif, dan terukur agar dapat masuk dalam RKPD 2027.

“Jangan sampai rekomendasi yang sudah disusun serius hanya menjadi dokumen administratif. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar perbaikan pembangunan Kota Bandung ke depan,” pungkasnya. (qie)

Dibaca 25
Bagikan :