Banjir dan Longsor di Kabupaten Landak, Bupati Tetapkan Status Tanggap Darurat
KR KALBAR – Bupati Kabupaten Landak di Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Status Tanggap Darurat pasca banjir dan longsor melanda wilayah tersebut pada Rabu (22/5). Status tanggap darurat tersebut tertuang pada SK No. 265/BPBD/2024 yang berlaku selama 45 hari terhitung mulai tanggal 22 Mei hingga 06 Juli 2024.
Sebelumnya dilaporkan banjir dan longsor melanda 5 kecamatan di wilayah tersebut yaitu Kecamatan Ngabang, Kecamatan Jelimpo, Kecamatan Kuala Behe, Kecamatan Air Besar, dan Kecamatan Sengah Temila.
Banjir yang dipicu hujan deras dan angin kencang tersebut merendam 2.150 rumah warga dengan ketinggian berkisar antara 50 hingga 170 sentimeter. Selain rumah, banjir juga merusak 3 unit jembatan.
Sebanyak 5 keluarga harus mengungsi ke posko pengungsian yang telah didirikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Landak yang berada di Aula Kantor Kecamatan Ngabang.
Sementara itu, longsoran terjadi di dua titik yang berada di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Jelimpo. Dua unit alat berat dari Dinas Lingungan Hidup Kabupaten Landak dan PKS PBL Engkadu segera diturunkan untum membantu membersihkan material tanah longsor di Kecamatan Ngabang. Sementara itu longsoran di jalan Jelimpo sudah dibersihkan dan dapat dilewati kembali.
BMKG Prediksi Banjir di Kalbar akan Meluas
BMKG telah mengeluarkan prakiraan cuaca di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat pada esok hari Sabtu (25/5) yaitu di Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sambas.
Menyikapi hal tersebut, BNPB mengimbau kepada pemerintah daerah dan warga untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi banjir susulan serta longsoran di titik lainnya
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bandara Supadio Pontianak, Senin (4/3/2024), cuaca ekstrem berupa hujan lebat bakal terjadi pada Senin (4/3/2024), Selasa (5/3/2024), Kamis (7/3/2024), dan Jumat (8/3/2024) di semua wilayah di Kalbar.
”Warga diminta mewaspadai banjir hingga tanah longsor,” ujar Prakirawan BMKG Bandara Supadio Pontianak Septika.
Pada awal Maret, sebagian daerah di Kalbar sudah terdampak banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar menyebutkan, banjir terjadi di dua desa di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, pada Jumat (1/3/2024).
Akibatnya, sebanyak 609 jiwa dan 200 rumah terdampak. Ketinggian banjir mencapai 120 sentimeter.
Salah satu desa yang terkena banjir di Kabupaten Sambas adalah Kaliau. Kepala Desa Kaliau, Petrus, menuturkan, hujan pada 1 Maret malam sebetulnya tidak terlalu lebat. Masyarakat menduga tidak akan terjadi banjir. Akan tetapi, pada pukul 22.00, ketinggian air bertambah dan sekitar pukul 03.00 keesokan harinya air sudah mencapai 2 meter di permukiman warga. Namun, pada Sabtu (2/3/2024) siang, air perlahan surut.
Selain itu, pada Jumat, banjir juga merendam 14 rumah di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Tercatat 59 jiwa jadi korban banjir. Sementara itu, banjir di empat desa di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, pada Sabtu, merendam 934 rumah. Sebanyak 4.947 orang terdampak kejadian ini.
Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar Daniel mengatakan, banjir di sejumlah daerah cenderung surut. ”Namun, air bisa saja naik kembali jika hujan kembali turun,” kata Daniel.
Perkuat mitigasi
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalbar Hendrikus Adam mengingatkan pentingnya mitigasi. Dalam jangka pendek, peringatan dari BMKG penting disampaikan kepada publik sehingga masyarakat segera beradaptasi.
”Pemetaan di wilayah rawan bencana disampaikan kepada publik. Di samping itu, diperlukan menyiapkan kemungkinan evakuasi,” kata Adam.
Dalam konteks jangka panjang, cuaca sulit diintervensi langsung karena di luar kontrol. Oleh sebab itu, pastikan wilayah resapan, tangkapan air, dan panyangga dijauhkan dari tindakan eksploitasi. Hal itu berkaca dari bencana-bencana ekologis yang kerap muncul karena ketidakseimbangan ekologis.
”Penindakan terhadap pelaku eksploitasi di sungai-sungai hendaknya dilakukan konsisten. Sebab, di samping mengganggu kesehatan warga karena tercemar, juga mengakibatkan pendangkalan sehingga menimbulkan banjir,” katanya.
(red)
