KOTA BEKASI | Populinews.com – Kota ini sedang berdiri di persimpangan pelik. Di satu sisi, ambisi pembangunan tak pernah surut. Di sisi lain, publik dihadapkan pada realitas yang muram: angkutan umum yang tak manusiawi, pasar rakyat yang mangkrak bertahun-tahun, hingga gunungan sampah yang tak lagi sekadar mencemari, tapi mengancam.

Dalam podcast Telusur Parlementaria, Adhika Dirgantara, anggota Komisi 2 DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, bicara lantang: “Pembangunan harus memihak akal sehat dan keadilan sosial. Bukan jadi panggung kosmetik untuk elite, bukan pula kuburan anggaran.”

Soal Transportasi publik, di mata Adhika, Bekasi ibarat tulang punggung yang patah tapi dibiarkan tetap menopang beban. Sistemnya semrawut, angkot tidak terintegrasi, armada tua, dan tak ada insentif untuk berpindah dari kendaraan pribadi.

Adhika menyarankan Pemerintah harus segera menyusun masterplan transportasi jangka panjang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. MIslanya melakukan revitalisasi trayek dan insentif konversi armada ke energi bersih. Kemudian digitalisasi sistem pemantauan dan pembayaran transportasi, agar publik nyaman dan transparan terjaga.

Simbol Kegagalan

Begitu juga dengan Pasar yang dibangun megah tapi sepi. Gedung UPT berdiri gagah tapi kosong. Proyek infrastruktur ekonomi yang mestinya jadi penggerak, malah jadi pajangan mahal yang melukai nurani warga.

Adhika Dirgantara menyampaikan tiga solusi konkret: yaitu melakukan audit total seluruh aset dan proyek infrastruktur ekonomi mangkrak dalam lima tahun terakhir. Kemudian merevisi pola kerja sama pemda dengan investor/swasta, agar tak ada lagi proyek yang dibangun tanpa studi kelayakan atau analisis sosial. Kemduian Libatkan pedagang, pelaku UMKM, dan warga sebagai pengguna akhir dalam perencanaan—bukan hanya saat peresmian.

Mengitu juga mengenai TPA Sumur Batu yang makin menggunung. Model open dumping adalah warisan masa lalu yang mestinya ditinggalkan, bukan dipertahankan. Bekasi bukan kota kecil—ia butuh sistem yang lebih beradab untuk menangani sampah.

Menurut Adhika konversi bertahap ke sanitary landfill harus jadi prioritas 3 tahun ke depan.
Yaitu melakukan desentralisasi pengolahan sampah berbasis kelurahan: kompos, bank sampah, biodigester, dan daur ulang berbasis masyarakat.

Selanjutnya melakukan kemitraan dengan sektor swasta dan startup teknologi lingkungan harus dibuka, bukan ditutup dengan regulasi kaku. “Sampah adalah peluang jika kita mau berpikir lebih cerdas, bukan sekadar membuang,” ujarnya.

Komisi 2 Tak Akan Diam

Adhika mengakui, tantangan besar terletak bukan hanya pada eksekutif, tapi juga internal legislatif. Banyak usulan penting mandek di meja anggaran karena ego sektoral dan kepentingan politis.

Namun, ia menegaskan Komisi 2 mendorong pembentukan tim pengawas lintas fraksi untuk proyek-proyek infrastruktur bermasalah. Perlu ada perjanjian kinerja antara DPRD dan mitra OPD, dengan sanksi politik jika target pembangunan tidak tercapai.

Podcast ini bukan hanya ruang berbicara, tapi ruang menggugat. Bekasi harus beranjak dari retorika pembangunan ke substansi keadilan. Tak cukup membuat proyek tampak indah dari langit drone—yang penting, apakah ibu rumah tangga bisa naik angkot dengan aman? Apakah pedagang bisa buka lapak tanpa khawatir digusur? Apakah sampah bisa dikelola tanpa mengorbankan generasi mendatang? (Rahmat Tr/DMS)

Dibaca 322
Bagikan :