PALEMBANG | Populinews.com – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, bersama jajarannya memenuhi undangan rapat dari Pansus III DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk memaparkan data keuangan daerah, Senin (6/4/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sumsel ini dihadiri langsung oleh Kepala BPKAD Sumsel, H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA, dan dipimpin oleh Sri Mulyadi, S.E., M.Si, selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Rapat tersebut fokus pada pembahasan agenda-agenda strategis terkait pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi antara eksekutif (BPKAD) dan legislatif (DPRD) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran Provinsi Sumsel.

Selain itu rapat juga merupakan bagian dari rangkaian evaluasi pasca penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan sebelumnya di akhir Maret 2026.

Adapun poin-poin utama yang dipaparkan BPKAD, secara umum terkait kondisi keuangan Sumsel pada periode ini meliputi; Realisasi APBD Triwulan I 2026 (Hingga 31 Maret 2026), penyerapan belanja APBD Sumsel tercatat sebesar Rp4,34 triliun atau baru mencapai 10,27% dari total pagu anggaran sebesar Rp42,3 triliun.

Realisasi penyerapan ini diakui BPKAD masih rendah. Hal itu disebabkan oleh adanya penyesuaian anggaran akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam pertemuan ini Pansus Komisi III juga menyarakan agar BPKAD juga fokus memperkuat pendataan seluruh aset Pemerintah Provinsi guna optimalisasi pendapatan daerah.

Selain itu, dewan juga menekankan pentingnya keterbukaan data terkait penyaluran Bantuan Gubernur Bersifat Khusus (Bangubsus) agar tepat sasaran bagi pembangunan masyarakat. (hms.adv)

Dibaca 84
Bagikan :