Moralitas Hukum

327 views

Oleh: Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.

Hukum pada hakikatnya merupakan norma yang berfungsi untuk mengatur tata kehidupan masyarakat agar terwujud keserasian dan ketertiban. Dalam konteks ini, hukum memberikan panduan mengenai perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau diperintahkan atau tidak diperintahkan dengan disertai sanksi hukum bagi pihak yang melanggar atau tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh hukum.

Sebagai rules dalam ruang sosial yang kompleks, hukum seyogyanya harus memiliki substansi atau prasyarat agar dalam praksis implementasinya dapat berjalan efektif. Lon L. Fuller mengatakan bahwa fungsionalisasi hukum dalam ruang sosial ditentukan oleh moralitas hukum yang disebutnya sebagai hukum dasar prosedural.

Menurut Fuller, moralitas hukum sendiri terbagi atas moralitas hukum internal dan moralitas hukum eksternal. Moralitas hukum internal adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar legitimate disebut sebagai ‘hukum’. Sedangkan moralitas hukum eksternal berbicara mengenai tuntutan-tuntutan atau aspirasi agar hukum dapat berfungsi dengan adil.

Berikut adalah moralitas hukum yang dimaksud oleh Lon L. Fuller. Pertama, harus ada peraturannya terlebih dahulu. Hal ini mengindikasikan bahwa apa yang disebut hukum harus mawujud dalam peraturan yang bisa ditelaah oleh pancaindera. Kedua, harus diumumkan secara layak. Hukum sebagai norma publik, harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara masif agar publik tau adanya peraturan hukum yang mengikat mereka.

Ketiga, tidak boleh berlaku surut. Menurut Fuller, legislasi retroaktif dapat diterima untuk memperbaiki kesalahan formal, tetapi tidak dapat diterima jika merampas hak orang lain. Keempat. Kejelasan. Substansi suatu hukum harus bersifat jelas dan dapat ditelaah dengan akal sehat. Kelima, proporsionalitas. Memperhatikan skala dan sumber daya hukum yang ada. Tidak mengharuskan hal yang tidak mungkin.

Keenam, non-kontradiksi. Di antara hukum-hukum yang berlaku tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Ketujuh, konsisten. Fuller tidak anti terhadap perubahan hukum, akan tetapi hukum tidak boleh berubah-ubah terlalu cepat karena akan membuat masyarakat sulit mengindentifikasi.

Kedelapan, persamaan antara tindakan pejabat dan aturan yang dibuat. Menurut Fuller, hal ini merupakan unsur yang paling rumit. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sering tidak terjadi keselaran antara tindakan pejabat dan aturan yang dibuat, diantaranya: kebodohan, kesalahan interpretasi, hilangnya integritas, hingga dorongan terhadap kekuasaan pribadi.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Lon F. Fuller mengenai moralitas hukum di atas, penulis mengambil sinkretisme bahwa moralitas hukum pada dasarnya dibedakan menjadi dua dimensi. Pertama, dimensi pembentukan. Kedua, dimensi penegakan. Dimensi pembentukan berkaitan dengan syarat-syarat logis yang harus dipenuhi oleh suatu aturan agar legitimate menjadi hukum yang efektif dan berkeadilan.

Jika merujuk pada UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka syarat-syarat logis yang harus dipenuhi oleh suatu produk hukum agar menjadi produk hukum yang efektif dan berkeadilan adalah berkaitan dengan pemenuhan asas-asas pembentukan peraturan hukum, yang apabila tidak terpenuhi dapat menjadi alasan diajukannya hak uji formil yang kemudian dapat berujung dibatalkannya peraturan hukum tersebut secara keseluruhan.

Sedangkan dimensi penegakan, berkaitan dengan pemenuhan aspek-aspek moral, integritas, dan profesionalitas agar hukum dapat bekerja sebagaimana mestinya guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan baik secara personal maupun secara umum. Dimensi penegakan memiliki similiaritas dengan konsep hukum sebagai sistem perilaku (behaviour) sebagaimana diperkenalkan oleh Prof Satjipto Rahardjo.

Konklusinya, moralitas hukum pada prinsipnya ditentukan oleh dua dimensi yang harus bersinergi (fungsional) secara paralel yakni dimensi pembentukan yang berkaitan dengan prasyarat prosedural-substantif dan dimensi penegakan yang berkaitan dengan intervensi moral/integritas/profesionalitas dalam implementasi empiris. Jika salah satu atau keduanya timpang, dapat dipastikan hukum tidak akan dapat berfungsi secara optimal untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan. (*)

Bagikan :

Posting Terkait