Populinews, Natuna, Bupati Natuna Wan Siswandi meminta kepada seluruh tim tanggap darurat bencana longsor dan banjir di Pulau Serasan, segera merinci seluruh perolehan dana yang masuk dan melaporkan pemakaian dana bantuan secara jelas dan transparan. publish baik di website pemkab mauopun di media agar para donatur segera mengetahui , bagaimanapun ini adalah amanah ynag harus segra dipertangungjawabkan,

”  Jadi seluruh OPD yang terlibat segera buat laporannya dan serahkan datanha ke Bapeda agar bisa disatukan menjadio satu data untuk mepermudah monev kedepannya. ” terang Wan Siswandi dihadapan peserta rapat yang juga dihadiri oleh Kepala BPBD Provinsi Kepri, Dr. Muhammad Hasbi. Sabtu (25/03) di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Ranai.

Wan Siswandi selaku bupati natuna tak ingin ada isu miring yang terjadi di khalayak ramai, yang berbuntut menjadi masalahan hukum dikemudian hari, hanya karena Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan penggunaannya.

“Jangan sampai kita sudah menyelesaikan masalah penanganan korban bencana, malah kita pula yang kena masalah, karena tidak bisa melaporkan pertanggungjawaban keuangan bantuan,” ujar Siswandi.

“Semua pengeluaran harus sesuai aturan dan jangan sampai kita terjerat gegara itu, makanya kita perlu satu pemikiran,ynag dana dari BNPB harus koordinasi dengan BNPB terkait regulasinya, begitu juga yang dari Kemensos, untuk yang dari APBD koordinasi dengan kepala Badan Keuangan terkait regulasinya, ” tegas Siswandi.

Bupati natuan menilai  penanganan pengungsi paska banjir, dan longsor di Serasan, sudah berjalan dengan baik, hal itu diakui langsung oleh tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat.

” Jika ada kekurangan selama penanganan ya masih sebatas wajar, sambil diperbaiki, maklum kita semua baru kali ini mengalaminya, ini beda dengan proyek ynag ada RABnya dan gambarnya baru kerja, ini keja sambuil gambar sambil itung dan langsung pertangunjawabkan uangnya,” hjwelas Bupati Natuna

sesuai data BPBD Natuna saat ini ada sekitar 34 rumah yang tidak dapat ditempati diantaranya, ada 20 rumah rusak total, 11 rumah rusak berat, 4 rumah rusak ringan. Namun semuanya berada di zona merah. Sementara, untuk jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 54 orang.

Kepada Disdukcapil Natuna Wan siseandi meminta agar datanya bisa satu pintu,  sehungga secara pasti seluruh korban dan ahli warisnya bisa di data, sesuai beberapa kategorinya,

” Kita harus satykan data sesuai dengankategorinya  kerusakan parah menimpa rumah korban serta jumlah korban meninggal pada keluarga yang terdampak langsung. pemkab berencana akan meberikan jatah hidup selama 3 bulan kdepan dan bantaun unag tunai untuk kerusakan rumah masing-masing korban, angka pastinya nnti dihitung oleh tim,” jelas wan siswandi

Kadisdukcapil Natuna Ilham Kauli menjelaskan, bahwa data kependudukan bagi korban meninggal duniasudah siap, disduj capul sudah keluarkan Akta kematiannya dan menyerahkan kepada kades dan camat setempat untuk diverifikasi lagi, Disdyuk capil tidak melayani penerbitan akta jematian per teepon atau datnag kekanotr utkl korban longsor, semua sudah di serahkan ke kades dan camat setempat agar bisa satu pintu.

Kepala Pelaksana BPBD Natuna, Raja Darmika menjelaskan, terkait SPJ penggunaan anggaran dalam penanganan bencana longsor di Serasan masih dalam proses.

” Untuk pembuatan SPJ anggaran bencana longsor Serasan, dalam rapat Raja Darmika juga meminta petunjuk kepada Bupati Natuna, agar pihaknya dapat memilah mana biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak BPBD dan mana menjadi tanggung jawab Kementrian PUPR yang juga terlibat dalam perbaikan jalan memggunakan alat berat. Kami pihak BPBD akan sesegera mungkin menyiapkan SPJ dalam penanganan bencana longsor Serasan secara jelas dan terukur,” ungkap Raja Darmika.

Kadis PUPR Natuna Agus Supardi menambahkan, bahwa untuk biaya sewa alat berat semuanya ditanggung oleh Kementerian PUPR. (Red)

Dibaca 58,640
Bagikan :