Demo di BP Batam Ricuh, Sejumlah Petugas Terluka, Kantor Gubernur Digeruduk Mahasiswa
BATAM | Populinews.com – Aksi anarkisme akhirnya tak terelakkan terjadi depan kantor BP Batam, Kepulauan Riau, Senin (11/9/2023). Unjuk rasa yang menolak pengembangan kawasan Pulau Rempang untuk investasi industri itu, berubah mencekam dan kacau balau.
Pengujuk rasa yang semula damai, tiba-tiba terpancing suara letusan kembang api di antara kerumuman massa, sehingga terjadi aksi lempar batu, besi, kayu bahkan bom molotov, kepada petugas keamanan yang berjaga, baik dari Dalmas Polri maupun aparat Pam BP Batam sediri. Aparat keamanan akhirnya terpaksa menyemprotkan water canon untuk menghalau masssa yang ingin merobos masuk ke dalam kantor BP Batam.
Kericuhan menjadi semakin tak karuan, setelah diketahui ada sejumlah petugas pengamanan yang terluka akibat lemparan batu. Salah satu korban adalah pejabat utama BP Batam yakni Direktur Pengamanan (Dirpam) BP Batam Brigjen Pol Muhammad Badrus. Ia mengalami luka serius di dagu akibat lembaran batu.
Informasi yang di peroleh media ini dari lokasi kejadian, selain Dirpam Muhamad Barus, ada beberapa orang anak buahnya yang juga terluka. Termasuk beberapa anggota polisi juga menjadi korban.
Situasi berhasil diredam aparat setelah beberapa jam kemudian, setelah pihak keamaman menembakkan gas air mata dan water canon. Massa akhirnya mundur dan terpecah ke beberapa lokasi.
Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan mereka yang terluka langsung dibawa ke klinik yang ada di dalam kantor BP Batam untuk mendapat perawatan.
“Total ada sekitar enam orang yang terluka, baik dari Ditpam maupun dari polisi. Salah satunya yang terluka itu jenderal bintang satu. Dia kena lemparan di bagian dagu sampai berdarah,” kata Tuty sapaan Ariastuty di lokasi.
Saat ini, kata dia, beberapa orang petugas itu sudah mendapatkan perawatan di ruang kesehatan BP Batam. “Saat ini sedang dirawat,” katanya.
Saat ini situasi di sekitar kantor BP Batam berangsur kondusif. Namun warga yang ikut unjuk rasa sebagian masih bertahan di sekitar kawasan kantor BP Batam. Petugas pengamanan dari TNI/Polri, Satpol PP, dan Ditpam BP Batam juga masih menjaga dengan atribut lengkap. Tidak hanya itu, kendaraan taktis juga disiagakan untuk menahan amukan warga.
Demo di Kantor Gubernur
Selain aksi massa di Kantor BP Batam, aksi unjuk rasa bersamaan terjadi di halaman kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri). Aksi dilakukan oleh Gabungan aliansi mahasiswa yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanjungpinang-Bintan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Umrah Tanjungpinang. Mereka unjukrasa dalam rangka menolak rencana relokasi 16 kampung tua Melayu di pulau Rempang dan pulau Galang.
Aksi unjuk rasa inipun sempat memanas dan terjadi insiden dorong mendorong antara pihak mahasiswa dengan kepolisian dan satpol PP usai para puluhan mahasiswa ini merusak dan menjebol pagar berduri yang dipasang oleh pihak kepolisian.
“Kami minta Gubernur harus mengambil sikap, dan menyurati Rudi selaku Ex Officio BP Batam untuk membatalkan relokasi 16 kampung di pulau Rempang dan pulau Galang,” ujar Ade, salah satu koordinator perwakilan mahasiswa dari HMI.
Selain itu, para mahasiswa Kepri ini juga mengutuk adanya tindakan kriminalitas dan represif yang dilakukan terhadap warga Rempang Galang, oleh karena itu mereka mendesak agar Kapolri serta panglima TNI untuk segera menarik mundur personel yang ada di pulau Rempang.
“Kami akan terus bergerak, jika masyarakat Rempang Galang masih tertindas,” tutur Ade.
Disela-sela itu, Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu mengatakan kericuhan kala itu tak terelakan saat para pendeta hendak memaksa masuk ke dalam halaman kantor Gubernur usai merusak kawat berduri.
“Maka saat itu terjadilah aksi dorong mendorong. Saya ingatkan mahasiswa merupakan orang yang terpelajar dan dapat berorasi dengan cerdas dan cermat,” imbuhnya.
Selain itu, menurut Kadis Kesbangpol Kepri, Raja Heri menambahkan, bahwa Gubernur, wakil Gubernur dan Sekda Kepri saat itu tidak bisa menemui para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa karena sedang tidak berada di kantor.
“Hari ini Gubernur melakukan dinas diluar dan Sekda undangan Komnas HAM di Jakarta. Wagub juga sedang menghadiri rapat paripurna DPRD Kepri,” jelasnya.
Mengenai tuntutan yang diutarakan dari para mahasiswa ini, menurutnya akan ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan dari Pemprov Kepri. (kur)
