BANDUNG | Populinews.com — Anggota Pansus 16 DPRD Kota Bandung, Drs. Heri Hermawan, M.M.Pd., mendorong perubahan pola pengelolaan sampah di Kota Bandung agar tidak hanya berfokus pada pengolahan di hilir.

Menurut Heri, masyarakat perlu membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari sumber. Langkah tersebut dinilai akan membantu proses pengolahan sampah sekaligus mengurangi beban fasilitas pengolahan dan pembuangan.

Heri menyampaikan pandangan tersebut setelah Pansus 16 melakukan studi banding terkait pengelolaan sampah. Studi tersebut mencakup pembelajaran mengenai rencana pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, DKI Jakarta, serta sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Bali.

Terkait RDF, Heri menilai teknologi tersebut dapat menjadi salah satu pilihan dalam pengolahan sampah. Namun, untuk diterapkan di Bandung, menurut dia, fasilitas dengan skala besar perlu dirancang untuk kawasan regional.

“Kami melakukan studi banding ke Rorotan, DKI Jakarta. Di sana kami belajar tentang RDF. Itu bagus, tapi itu bukan skala kota, melainkan regional, minimal Bandung Raya karena skalanya besar,” kata Heri.

Ia mengatakan kebutuhan investasi dan kapasitas sampah perlu dihitung secara matang apabila fasilitas RDF hanya dibebankan kepada Kota Bandung. Karena itu, skala kawasan dinilai lebih sesuai untuk fasilitas dengan kapasitas besar.

Sementara dari hasil studi banding ke Bali, Heri menilai perubahan kebiasaan masyarakat menjadi salah satu hal penting yang perlu diterapkan di Bandung.

“Yang paling penting bagaimana mengubah habit masyarakat. Masyarakat sudah punya kebiasaan untuk memisahkan sampah dari hulu,” ujarnya.

Pemilahan sampah dari hulu, lanjut Heri, akan membuat proses pengolahan di hilir lebih mudah. Sampah organik dan anorganik yang sudah dipisahkan dapat ditangani sesuai karakteristiknya.

Heri juga mendorong sektor komersial untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. Pengelolaan sampah, menurutnya, tidak seharusnya sepenuhnya menjadi beban pemerintah.

“Kalau yang komersial harus bisa mengelola sampah sendiri. Di kita belum bisa sendiri,” tegasnya.

Untuk sampah organik, Heri menyebut masyarakat dapat melakukan pengolahan secara mandiri, salah satunya dengan menjadikannya kompos. Dengan demikian, sampah organik tidak seluruhnya dibawa ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir.

Ia kemudian mencontohkan kondisi Bali. Di daerah tersebut, terdapat tantangan berupa sampah organik yang berasal dari aktivitas keagamaan. Namun, kebiasaan memilah dan mengolah sampah dari sumber membuat persoalan tersebut dapat ditekan.

“Kalau ada masyarakat yang tidak menerapkan, ada sanksi sosial. Sehingga masyarakat sudah terbentuk untuk mengelola sampah,” katanya.

Heri menilai edukasi dan keterlibatan masyarakat perlu berjalan bersama dengan aturan dan sanksi agar kebiasaan pengelolaan sampah dari sumber dapat dibangun di Kota Bandung.

Selain persoalan sampah rumah tangga dan komersial, Heri juga menyoroti potensi tambahan sampah dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Belum lagi masalah MBG. Harusnya mengelola sampah sendiri karena jadi beban baru,” ujarnya.

Dalam jangka pendek, ia mendorong peningkatan kemampuan mesin pengolahan sampah dan TPST. Kapasitas pengolahan dinilai perlu diperbesar agar sampah yang masuk dapat ditangani secara lebih optimal.

“Yang paling cepat itu mesin olah runtah (Motah) dan pola TPST dioptimalkan. Tempat pengolahan sampah terpadu perlu ditingkatkan kemampuan volumenya,” jelasnya.

Heri berharap pengelolaan sampah di Kota Bandung dapat dilakukan melalui kombinasi pemilahan sejak hulu, pengolahan mandiri oleh masyarakat dan sektor komersial, serta optimalisasi fasilitas pengolahan di hilir.

“Pada akhirnya sampah di TPST, organik dan anorganik bisa diselesaikan,” pungkasnya.

Dibaca 13
Bagikan :