WONOSOBO | Populinews.com – Bea Cukai Magelang bersama Pemerintah Kabupaten Wonosobo memusnahkan sebanyak 2.067.965 batang rokok ilegal dan 16,5 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal hasil penindakan periode Juli 2025 hingga Agustus 2026. Barang tersebut memiliki perkiraan nilai mencapai Rp3,08 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp2,01 miliar.

Pemusnahan barang yang menjadi milik negara (BMMN) berupa barang kena cukai (BKC) hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol tersebut dilaksanakan secara simbolis di Alun-Alun Utara Wonosobo, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, jajaran Forkopimda, serta perwakilan pemerintah daerah di wilayah pengawasan Bea Cukai Magelang, meliputi Kabupaten dan Kota Magelang, Purworejo, serta Temanggung.

Selanjutnya, seluruh barang hasil penindakan dimusnahkan melalui metode insinerasi atau pembakaran terkendali menggunakan fasilitas pengolahan limbah sesuai ketentuan. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan barang tidak dapat dimanfaatkan kembali maupun beredar di masyarakat.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyampaikan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, tingginya kebiasaan merokok masyarakat, termasuk kalangan petani, serta luasnya jaringan penjualan hingga toko-toko kecil menjadi faktor yang perlu diantisipasi dalam pengawasan.

Afif menilai, sebagian pedagang kecil belum sepenuhnya memahami perbedaan rokok legal dan ilegal. Terlebih, sejumlah produk ilegal menggunakan kemasan yang menyerupai produk legal, termasuk tanda yang sekilas terlihat seperti pita cukai resmi.

“Kalau masyarakat awam membeli, belum tentu mengetahui mana yang legal dan ilegal. Ada produk yang terlihat seperti memiliki pita cukai, padahal sebenarnya bukan pita cukai resmi, melainkan hanya pembatas plastik,” ungkap Afif saat meninjau sampel rokok ilegal.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan meningkatkan edukasi dan pengawasan kepada pedagang agar lebih memahami ketentuan peredaran hasil tembakau. Sebelumnya, sosialisasi telah dilakukan dengan menyasar para pedagang di 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo.

Ke depan, kegiatan edukasi akan lebih diintensifkan dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Selain sosialisasi, operasi lapangan juga akan diperkuat untuk menekan peredaran produk tanpa pita cukai resmi.

“Ke depan kami akan lebih kencang lagi, gaspol untuk menggempur rokok ilegal di Kabupaten Wonosobo,” tegasnya.

Afif juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan produk tembakau lokal yang legal sebagai alternatif. Menurutnya, peningkatan kesadaran masyarakat perlu berjalan beriringan dengan pengawasan dan penindakan agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan.

Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang, Nugroho Wigijarto, menjelaskan bahwa peredaran rokok ilegal dilakukan melalui berbagai modus. Salah satunya menggunakan sistem penitipan barang kepada pedagang. Produk dititipkan terlebih dahulu untuk dijual, kemudian pemasok kembali mengirimkan barang sesuai perkembangan penjualan.

Pengawasan juga diperluas hingga jalur distribusi dan transaksi daring. Bea Cukai melakukan patroli siber atau cyber crawling pada platform perdagangan elektronik serta menjalin kerja sama dengan perusahaan jasa titipan untuk menelusuri pengiriman yang diduga memuat rokok ilegal.

“Penindakan kami tidak hanya menyasar pedagang kecil, tetapi juga pembelian secara online. Kami bekerja sama dengan perusahaan jasa titipan dan melakukan patroli di dunia maya. Apabila ditemukan pengiriman yang diduga rokok ilegal menuju Magelang atau wilayah kerja kami, akan kami telusuri lebih lanjut,” jelas Nugroho.

Berdasarkan hasil pengawasan, pelanggaran yang ditemukan meliputi rokok tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos, penggunaan pita cukai palsu maupun bekas pakai, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan, serta pita cukai dengan personalisasi yang tidak sesuai.

Nugroho menyebutkan, hasil penindakan sebanyak 2.067.965 batang rokok ilegal dan 16,5 liter MMEA tersebut merupakan akumulasi penindakan di sejumlah wilayah pengawasan Bea Cukai Magelang. Total perkiraan nilai barang mencapai Rp3.084.092.460, sedangkan potensi kerugian negara diperkirakan sebesar Rp2.014.212.806.

Terkait penanganan pelanggaran, Nugroho menjelaskan bahwa Bea Cukai mengedepankan prinsip ultimum remedium, yakni menempatkan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Terhadap pelanggaran tertentu, pembinaan dan penyelesaian administratif melalui pembayaran denda sesuai ketentuan dapat menjadi pendekatan yang diutamakan.

“Untuk penjual atau pedagang kecil, kami mengedepankan pembinaan. Prinsipnya ultimum remedium, sehingga pidana menjadi langkah terakhir. Apabila yang bersangkutan memenuhi ketentuan untuk menyelesaikan pelanggaran melalui pembayaran denda, maka denda tersebut akan disetorkan ke kas negara,” terangnya.

Lebih lanjut, Nugroho menegaskan bahwa pemusnahan merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum untuk memastikan barang hasil penindakan tidak kembali disalahgunakan. Pemberantasan rokok ilegal juga menjadi langkah penting dalam menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat serta berkeadilan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan cukai.

Dalam upaya tersebut, sinergi antara Bea Cukai, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pelaku industri hasil tembakau terus diperkuat. Pemanfaatan DBHCHT bidang penegakan hukum juga diarahkan untuk mendukung kegiatan pengawasan, operasi pemberantasan, dan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri serta dampak peredaran rokok ilegal.

Pemilihan Alun-Alun Wonosobo sebagai lokasi pemusnahan secara simbolis juga menjadi bagian dari upaya sosialisasi agar informasi mengenai pemberantasan rokok ilegal dapat diketahui masyarakat secara luas, termasuk pedagang dan konsumen.

Melalui kegiatan tersebut, Bea Cukai Magelang bersama Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengajak masyarakat untuk tidak membeli, menjual, memproduksi, maupun mengedarkan rokok ilegal. Partisipasi masyarakat dalam mengenali dan melaporkan indikasi peredaran barang kena cukai ilegal diharapkan dapat mendukung upaya pemberantasan sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.

(syasya)

Dibaca 99