WONOSOBO | Populinews.com – Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pengembangan inovasi digital, peningkatan kualitas pelayanan informasi, serta penguatan kompetensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat semakin mudah memperoleh informasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Komitmen itu ditegaskan dalam kegiatan Visitasi dan Verifikasi Faktual Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Selasa (10/11/2026), di Wonosobo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo sekaligus Atasan PPID Utama, Mohamad Kristijadi, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya, sebagaimana arah pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025–2029.

Menurutnya, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui pelayanan informasi yang terbuka, mudah diakses, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia pun mengapresiasi kolaborasi PPID Utama dan PPID Pelaksana di berbagai perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.

“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Ini merupakan hasil kolaborasi bersama. Kami juga berterima kasih kepada Komisi Informasi Jawa Tengah atas pendampingan dan arahannya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi, Pemkab Wonosobo terus mengembangkan berbagai layanan berbasis digital. Di antaranya SoboPEDIA untuk mempermudah pencarian informasi publik serta Portal Satu Data Wonosobo yang telah menyediakan 2.284 dataset dari 48 perangkat daerah.

Selain itu, terdapat Pandawa Sakti untuk pelayanan administrasi kependudukan secara daring, APRIZOB untuk layanan perizinan, Lapor Bupati sebagai kanal pengaduan masyarakat, serta SIMBangda untuk mendukung transparansi pemantauan pelaksanaan pembangunan daerah.

Kristijadi menegaskan, penyediaan informasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan data melalui berbagai platform. Pemerintah juga harus memastikan informasi tersebut mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan data. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkannya. Karena itu, inovasi digital harus terus kita arahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana, menekankan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik tidak semata-mata diukur dari capaian angka penilaian, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Angka yang bagus harus sejalan dengan semakin kuatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melalui keterbukaan informasi, kita ingin membangun pelayanan publik yang semakin dipercaya masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan media massa dalam memperluas penyebarluasan informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah. Menurutnya, keberadaan website dan media sosial pemerintah perlu didukung publikasi melalui media umum agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Selain itu, Setiawan mengapresiasi upaya Pemkab Wonosobo dalam meningkatkan kapasitas PPID Pelaksana melalui monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Bahkan, Wonosobo dinilai telah menunjukkan keseriusan dengan melaksanakan uji kompetensi bagi PPID Pelaksana pada tahun ini.

“Tidak semua kabupaten dan kota melakukan monitoring dan evaluasi PPID Pelaksana sedetail Wonosobo. Tahun ini bahkan sudah dilaksanakan uji kompetensi bagi PPID Pelaksana,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar upaya menjaga keterbukaan informasi tetap dilakukan secara konsisten, meskipun selama ini tidak terdapat sengketa informasi publik di Kabupaten Wonosobo.

“Meskipun sejauh ini di Wonosobo tidak ada sengketa informasi, mari kita tetap menjaga transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Kami siap bersinergi karena keterbukaan informasi publik merupakan tujuan bersama melalui peran masing-masing,” pesannya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo sekaligus PPID Utama, Khristina Dhewi, menjelaskan bahwa penguatan keterbukaan informasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil evaluasi, tetapi lebih jauh untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

“Bagi kami, yang utama bukan sekadar hasil penilaian, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan kemudahan memperoleh informasi. Masyarakat berhak tahu, dan tugas kami memastikan informasi yang dibutuhkan tersedia serta dapat diakses sesuai ketentuan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembinaan terhadap PPID Pelaksana terus dilakukan secara konsisten selama tiga tahun terakhir. Pada 2026, upaya tersebut diperkuat melalui pelaksanaan uji kompetensi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan informasi.

Hasilnya, jumlah PPID Pelaksana dengan kategori Informatif mengalami peningkatan dari 26 pada 2024 menjadi 38 pada 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan perkembangan kapasitas pelayanan informasi di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Wonosobo.

Dalam visitasi tahun ini, proses evaluasi juga dilengkapi dengan sesi studi kasus. Pada tahapan tersebut, Tim PPID diminta menganalisis dan memberikan solusi terhadap persoalan pelayanan informasi publik yang disampaikan Tim Visitasi. Kepala Diskominfo selaku PPID Utama bersama Tim PPID turut mengikuti sesi tersebut.

Menurut Khristina, penguatan kompetensi menjadi aspek penting karena pelayanan informasi tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga membutuhkan pemahaman regulasi, ketepatan penyampaian informasi, serta kemampuan menangani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Penguatan kompetensi PPID sangat penting karena pelayanan informasi tidak hanya membutuhkan penguasaan teknologi, tetapi juga pemahaman terhadap regulasi, ketepatan dalam memberikan informasi, dan kemampuan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat,” tambahnya.

Berdasarkan berita acara hasil visitasi dan verifikasi faktual, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh nilai 99,32 pada tahapan visitasi. Nilai tersebut merupakan hasil penilaian visitasi dan bukan nilai akhir keseluruhan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Selanjutnya, rangkaian evaluasi akan dilanjutkan dengan Uji Publik sebagai tahapan akhir sebelum penetapan hasil oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Pemkab Wonosobo berkomitmen menjadikan proses evaluasi tersebut sebagai bahan perbaikan berkelanjutan, baik dalam pengembangan layanan digital maupun peningkatan kapasitas PPID hingga tingkat perangkat daerah, kecamatan, dan desa.

Melalui berbagai langkah tersebut, keterbukaan informasi publik diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel.

(adv/syasya)

Dibaca 106