BEKASI | Populinews.com – Desa Babelan Kota, Kabupaten Bekasi, belum lama ini ramai perbincangan warga, terkait Kepala Desa Babelan Kota, SD dipanggil kepolisian Polda Metro Jaya, untuk dimintai Keterangan terkait adanya pelanggaran pidana dengan tersangka Drs.H Ahmad Mugeni, yang di duga melakukan pemalsuan surat tanah.

Pemangggilan dilakukan sesuai surat panggilan S.Pgl/5371/VII/2022/Ditreskrimum, tertanggal 11 Juli 2022. Kades SD disangkakan ikut memfasilitais tersangka yang telah dijerat dengan pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 167 KUHP yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020. Dimana tersangka Drs.H Ahmad Mugeni, diduga melakukan Tindakan pidana Pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta authentik dan atau memasuki pekarangan orang lain tanpa izin yang berhak.

Sementara pelapor adalah Dionika Joko Saputra. Turut dipanggil bersama sang Kades, adalah Drs. Suyono dan Asim.

Berdasarkan Keterangan dari Sekretaris desa Babelan Kota, Supriyadi yang di temui reporter Populinews.com pada Jumat, (15/07/2022), mengatakan “Saat ini Kades masih di Periksa dan berdasarkan info yang dia dapat, akan selesai pada hari Selasa (19/07/2022)”.

Sekdes Supriyadi juga menceritakan ikhwal terjadinya kasus tersebut, dia menceritakan kasus ini bermula di tahun 1998, dimana tanah yang terletak di pulo, desa Babelan Kota seluas 2 hektar dirubah atau di pecah surat SHM tanpa sepengetahuan Pemilik yang syah, yang merupakan anak dari seorang penguasa R.I terdahulu. Pemecahan Surat dari SHM seluas 8 hektar, dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) dengan Luas 2 Hektar.

“Pada tahun 2020, tanah seluas 2 Hektar tsb diuruk dan di buatkan perumahan Cluster, namun akhirnya di ketahui oleh pemilik yang syah dan di laporkan ke Kepolisian Polda Metro Jaya. Adapun sang Pelaku utama saat ini sedang di tahan atas kasus penipuan, kepada pihak yang menguruk lokasi tsb, di Cikarang”, Sekdes Supriyadi berkisah.

“Adapun Kepala Desa, SD diperiksa dan dimintai keterangan karena mengeluarkan Surat Tidak Sengketa yang diminta oleh Pelaku Utama, Pihak Kades selaku pemerintahan daerah hanyalah melaksanakan pelayanan dan telah melakukan kesesuaian keabsahan AJB tersebut”.Tutur Supriyadi pada akhir pembicaraan. (rahmat)